.jpg)
DEPOK, (PR).- Meskipun kondisi trotoar mengenaskan, Wali Kota Depok M Idris Abdul Shomad menyatakan, pembangunan trotoar bukan menjadi prioritas utama. Dia juga mempersilahkan warga menggugat bila tak puas dengan kondisi tersebut.
"Kalau pembangunan infrastruktur jalan secara umum itu menjadi prioritas kami, cuma memang untuk trotoar ini terus terang tidak menjadi prioritas utama," kata Idris selepas memberikan sambutan dalam Konsultasi dan Lokakarya Nasional TAKARAN SMK SWASTA 2018 Badan Musyawarah Perguruan Swasta di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Rabu 7 Maret 2018.
Idris tak menampik keberadaan trotoar penting dan menjadi pemikiran Pemkot. Namun, urusan dana pembangunannya yang besar menjadi persoalan.
"Trotoar ini karena sangat terkait dengan pelebaran jalan, pelebaran jalan ini kalau di lokasi-lokasi tertentu ini memang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit," ujar Idris.
Terkait rencana gugatan pejalan kaki atas buruknya trotoar dan turun tanggannya Ombudsman, Idris mempersilahkan. "Silahkan itu hak masyarakat memberikan somasi atau apa masukan kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan yang peduli kepada warga masyarakat, nanti akan kami klarifikasi," tuturnya.
Adrianus mempersilahkan, warga Depok melaporkan buruk penyediaan fasilitas publik tersebut ke Ombudsman. "Melapor saja, kalau ada surat, ada foto sangat membantu sekali, selebihnya kami turun tangan," tuturnya.
Isi surat laporan, lanjutnya, bisa berupa penjelasan keluhan disertai foto-foto kerusakan fasilitas umumnya sebagai bukti. "Setelah itu kami ambil alih," ujarnya. Adrianus menegasan bakal memanggil pejabat-pejabat terkait dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan persoalan itu.
Dia mengungkapkan, Depok menjadi salah satu kota yang mendapat perhatian Ombudsman karena banyak laporan dari warganya sendiri. "Selama ini cukup banyak laporan dari masyarakat Kota Depok ke Ombudsman soal perizinan, infrastruktur kota yang tidak terurus, suap, juga pelayanan dinas," kata Adrinus.