CIBINONG, (PR).- Pemahaman politik masyarakat Indonesia masih rendah jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 (Pilkada Serentak 2018). Pengamat Politik Universitas Djuanda Bogor, Bedi Irawan menganggap kampanye para calon kepala daerah lebih menonjolkan pencitraan dibandingkan aspek edukasi.
Para peserta Pilkada memiliki tugas mencerdaskan masyarakat sebagaimana peran politisi dan partai politik dalan undang-undang. Menurut Bedi, mereka bisa melakukan pencitraan sekaligus mengedukasi masyarakat lewat penyampaian visi dan misi saat berkampanye secara tatap muka.
"Saya perhatikan di lapangan, visi misi itu seolah-olah belum ditonjolkan. Secara substansi belum ada perubahan (dari Pilkada sebelum-sebelumnya)," kata Bedi, Kamis 15 Maret 2018. Pada kesempatan itu, ia menjadi salah satu pengisi acara gelar wicara kampusnya di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
Kondisi masyarakat yang didominasi pemilih irasional dianggap mempengaruhi strategi kampanye para calon. Bedi menganggap kalangan masyarakat tersebut hanya mementingkan kebutuhan jangka pendek dari pada memikirkan kondisi negara ke depan di bawah kepala daerah pemenang Pilkada kali ini.
Para politisi dan partai politik seharusnya melakukan edukasi tersebut secara rutin jauh sebelum masuk tahun politik. Menurut Bedi, mereka hanya turun ke masyarakat jelang pemilihan umum sehingga masyarakat pun terkesan hanya memanfaatkan momentum Pilkada untuk mendapatkan keuntungan sesaat.
"Apalagi ditambah dengan kondisi ekonomi kita yang masih di bawah. Potensi-potensi money politics pasti ada," kata Bedi menambahkan. Ia meyakini para calon kepala daerah melakukan praktek politik uang secara terselubung sehingga dibutuhkan pengawasan dari masyarakat tidak hanya Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan lembaga penegak hukum lainnya.
Menurutnya, kondisi masyarakat seperti itu tak hanya ada di Kabupaten Bogor, namun juga tersebar di seluruh Indonesia. Bedi mengharapkan para politisi dan partai politik lebih maksimal mengedukasi masyarakat agar berpartisipasi menyukseskan pesta demokrasi kali ini dan selanjutnya sesuai aturan.
Mahasiswa diminta kritis
Sementara itu, gelar wicara kali ini juga diisi perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Panwaslu hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Komisioner KPUD Mustaqim mengatakan instansinya lebih fokus dalam penyelenggaraan pemilihan serentak mulai dari kepala daerah, gubernur hingga presiden.
Selain jumlah pemilih yang sangat banyak, KPUD juga terkendala luas wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas. "Karena itu, kami berharap masyarakat termasuk mahasiswa berpartisipasi dalam sosialisasi maupun pengawasan pelaksanaan di lingkungan masing-masing," katanya.