CIBINONG, (PR).- Permasalah infrastruktur di Kabupaten Bogor menjadi sorotan para Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018. Namun, strategi yang mereka tawarkan dianggap belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pengamat tata ruang wilayah, Yayat Supriatna menganggap struktur tata ruang di Kabupaten Bogor sangat buruk dalam pengembangan pusat kegiatan dengan sistem jaringan pelayanannya. "Maka harus ada program dalam bentuk subsidi atau bantuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam transportasi," katanya, Kamis, 17 Mei 2018.
Selain itu, ia menyarankan kepala daerah selanjutnya untuk membuat simpul-simpul pelayanan baru di wilayah. Di antaranya bisa melalui pembentukan daerah otonomi baru atau memindahkan fungsi pelayanan ke wilayah pinggiran.
Menurut Yayat, para peserta Pemilihan Bupati Bogor 2018 belum menyajikan strategi pembangunan infrastruktur yang konkret. Ia menyimpulkan itu dari hasil pengamatannya pada debat publik para kandidat beberapa waktu lalu. Menurut dia, sebagian besar peserta hanya menjelaskan permasalah tanpa solusi untuk menyelesaikannya.
Menurut Calon Bupati nomor urut 2 Ade Yasin, kerusakan infrastruktur jalan di daerahnya mencapai 38 persen. Kerusakan jalan menurutnya masih banyak terjadi di wilayah Barat Kabupaten Bogor saat ini seperti Kecamatan Cigudeg hingga Rumpin.
Kandidat yang berpasangan dengan Iwan Setiawan itu menganggap kepala daerah terdahulu tidak mampu merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan. Salah satunya rencana pembangunan yang terbengkalai menurut Ade adalah jalan poros tengah timur atau Jalur Puncak 2.
Pemerintah daerah setempat diakui baru membebaskan lahan sepanjang 57 kilometer untuk pembangunan tersebut dari dana hibah. "Dalam lima tahun kami targetkan menyelesaikan jalan poros tengah timur," kata Ade.
Terkait proyek tersebut, pasangan nomor urut 3 Jaro Ade-Ingrid Kansil mengaku optimistis pengerjaannya bisa dilakukan pemerintah daerah. Jaro menganggap pemerintah daerah hanya perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong penyelesaian proyek tersebut.
"Kami minta jalan tersebut diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Baru setelah selesai kita serahkan pada pemerintah provinsi," kata Jaro. Selain jalan poros tengah timur, ia juga berjanji menyelesaikan proyek pembangunan jalan poros B3 (BSD-Bogor-Banten) di wilayah Barat Kabupaten Bogor.