BANDUNG, (PR).- Sejumlah seniman Jawa Barat menilai aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan penayangan peserta pilkada di televisi rancu. Seniman pun mendesak KPI untuk mencabut aturan tersebut.
Seperti halnya yang diungkapkan Acil Bimbo, salah seorang tokoh seniman Jabar. Menurutnya aturan KPI mengenai larangan peserta pilkada tampil di televisi tidak jelas dan berlebihan. Terlebih aturan tersebut tidak dirumuskan terlebih dahulu dengan para stakeholder yang lainnya dengan jelas.
KPI sendiri menerapkan aturan tersebut hanya berlandaskan pada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penayangan iklan kampanye peserta pilkada.
"Bagi saya itu tidak bagus. Tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dulu dengan lainnya, bagaimana aturan yang harus diterapkan," jelas Acil, Senin 29 Mei 2018.
Menurut dia, aturan KPI tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak. Terutama peserta pilkada yang memiliki latar belakang seorang aktor. Seperti halnya Deddy Mizwar yang maju di Pilgub Jabar.
"Aturan KPI itu tidak jelas bagaimana pasal pasalnya, sehingga membuat bingung. Seperti halnya Deddy Mizwar, aturan tersebut tentunya akan membuat dia bingung, tapi sebetulnya aturan itu tidak tepat. Karena itu adalah masalah profesi, sedangkan profesi itu diatur dengan aturan berbeda," jelasnya.
Dikatakannya, profesi seorang seniman tidaklah bisa diatur dengan sewenang wenang. Kalau pun mau diatur, tentunya harus dibuat aturannya terlebih dahulu dan dibahas dengan para stakeholder yang lainnya. Sehingga aturannya jelas dan detail.
"Gak bisa dong profesi itu diatur atur dengan aturan tidak jelas, profesi itu bukan suatu kejahatan bukan juga sebuah pelanggaran. Kalau aturannya gak jelas itu bisa menghambat karir dan mata pencaharian para seniman lain, ini bahaya," katanya.
Cabut dan revisi aturan
Oleh karena itulah lanjut Acil, pihaknya mendesak KPI untuk mencabut dan merevisi aturan larangan tersebut. Sehingga tidak merugikan para seniman yang bergerak di bidang tersebut.