BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil berjanji untuk memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh rakyat, tanpa membeda-bedakan latar belakang. Ia mengajak seluruh pendukung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) agar merangkul keluarga dan kerabat yang berbeda pilihan.
“Setelah tanggal 17 September (pelantikan gubernur), saya tidak akan membeda-bedakan siapapun. Warga Jawa Barat akan saya urus masalah hidupnya, tanpa pilih-pilih agamanya, golongannya, kelompoknya, apakah milih Rindu atau tidak. Tolong pulang dari sini rangkul mereka yang tidak memilih pasangan Rindu,” ujar Ridwan di hadapan ratusan pendukung Rindu, saat Syukuran Rindu, di Sabuga, Bandung, Minggu 22 Juli 2018.
Ridwan menilai momen setelah pelantikan nanti merupakan babak pembuktian janji kampanye. Dari hasil aspirasi selama berkeliling kampanye, ada harapan warga yang harus diwujudkan mulai dari layad rawat, gedung kreatifitas, hingga pemolesan area wisata. Ada pula lapangan pekerjaan, jalan mulus, satu desa-satu produk, hingga penegakan hukum dan edukasi kepada pelaku industri dan masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Citarum.
“Tolong jangan tinggalkan kami sendirian. Dikawal, dikritisi, karena kita ingin 2023 provinsi terhebat adalah Jawa Barat. Saya titip satu hal, jangan kejar-kejar kami untuk kepentingan pribadi, karena bayaran dari kami adalah keistiqamahan dan keamanahan untuk mewujudkan cita-cita warga Jabar,” ujarnya.
Transisi
Sementara Ketua Tim Pemenangan Rindu, Saan Mustopa menambahkan, dalam waktu dekat tim transisi akan menyelaraskan program yang dirancang Rindu untuk siap dijalankan lima tahun mendatang.
“Janji, visi, misi, dan program selama kampanye itu diformulasikan, diterjemahkan, supaya nanti begitu dilantik itu sudah bisa langsung jalan, tidak lagi ada orientasi, penyesuaian-penyesuaian, jadi sudah bisa langsung bekerja,” ujarnya.
Saan menambahkan, yang paling penting itu Ridwan-Uu bisa mengkonsolidasikan semua kepala daerah yang ada di 27 kabupaten dan kota. “Mengkoordinasikan, mensinkronkan, karena apa yang terjadi di kabupaten dan kota, walaupun otonomi diberi keleluasaan di daerah masing-masing, tetapi kalau di daerahnya tingkat pembagunannya ada masalah, tentu kan Pemprov Jawa barat juga yang akan membantu,” tuturnya. ***