BOGOR, (PR).- Walikota Bogor Bima Arya menyangkal mempersulit pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Bogor. Menurut dia, proyek yang dikerjakan penerimana pusat itu belum memenuhi persyaratan tata ruang.
Pemerintah Kota Bogor diakui masih mempertimbangkan pembangunan apartemen di kawasan TOD Stasiun Bogor. "Jika apartemen dibangun di sini, mobiltas akan semakin tinggi," kata Bima Arya, Senin, 27 Agustus 2018. Hal itu dianggap bertentangan dengan tujuan awal pembangunan TOD.
Keberadaan TOD diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi kemacetan di sekitar Stasiun Bogor, bukan sebaliknya. Karena itu, Bima mengusulkan pemerintah pusat mengakselerasi pembangunan stasiun kecil (stoplet) di Sukaresmi untuk mengurangi beban di Stasiun Bogor.
Selain itu, Bima meminta pemerintah pusat memastikan dahulu pembangunan fasilitas penunjang lainnya. Salah satunya membangun terowongan dalam tanah untuk penyeberangan jalan maupun kendaraan. Namun menurutnya, belum juga ada jawaban dari pemerintah pusat.
Bima mengaku menyesalkan sikap perusahaan pengembang proyek tersebut yang tidak melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerahnya. Bahkan, ia menyalahkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat semakin menghambat realisasi proyek TOD.
Bima menegaskan, pihaknya masih menunggu kejelasan proyek tersebut dari pemerintah pusat serta kesediaannya memenuhi persyaratan tata ruang wilayah. "Ibu menteri punya kendala apa, yaa kita komunikasikan. Tetapi persyaratan masih tetap sama," katanya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengeluhkan rencana pembangunan TOD Stasiun Bogor terkendala perizinan dari pemerintah daerah setempat. "Jadi sudah dari tahun lalu kita rencana merevitalisasi Stasiun Bogor secara total. Tapi izinnya belum keluar, kita dorong terus ini dengan pak walikota," katanya.***