CIANJUR, (PR).- Belum ada satupun kepala sekolah yang berani angkat bicara terkait dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus Pendidikan di Cianjur yang konon jadi tradisi. Penggalian informasi dilakukan terkait hampir sepekan penangkapan Irvan Rivano Muchtar, eks Bupati Cianjur yang terbelit kasus tersebut.
Sebagian besar kepala sekolah SMP yang dijumpai, menolak berkomentar karena masih merasa takut dan tidak siap untuk mengungkapkan informasi.
Kondisi itu membuat Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mendorong agar seluruh pihak bekerjasama dalam persoalan tersebut. “Seharusnya kepala sekolah tidak menutup diri. Karena, lama kelamaan akan ketahuan mana yang benar dan salah,” ujar dia, ditemui di Kantor Pemda Cianjur, Selasa 18 Desember 2018.
Ia mengharapkan, pihak yang diduga terlibat dalam kasus dana pendidikan itu bisa lebih terbuka. Salah satunya dalam menyikapi dan memberikan informasi terkait pungutan dana tersebut.
Herman mengatakan, kepala sekolah harus menjadikan kejadian yang lalu sebagai pembelajaran. Tanpa mengenyampingkan tanggung jawab mereka, sebagai pihak yang juga terlibat dalam persoalan pemotongan DAK 2018.
Lebih lanjut dikatakan, terkait tindakan kepada kepala sekolah atas keterlibatannya, Herman menjawab diplomatis. Ia hanya akan berpegang pada aturan perundang-undangan, dan menyerahkan pada pihak berwenang untuk penanganan para kepala sekolah.
Menurut dia, setelah itu, seluruh elemen pendidikan harus mulai berbenah. Pekerjaan rumah di bidang pendidikan Cianjur masih panjang. Terlebih hingga saat ini, pendidikan di tatar santri relatif rendah dengan RLS yang masih berada pada angka 7,2.
“Makanya, mulai sekarang semua pihak harus sadar dan mengoptimalkan dana pendidikan sesuai peruntukkannya. Saya tidak ridho sama sekali, kalau ada pemotongan dana pendidikan lagi,” ujar dia.
Sejak berganti kepemimpinan, Herman mengaku segera melakukan pembenahan di tubuh disdikbud. Menurut dia, aspek utama yang harus diperbaiki adalah sumber daya manusia (SDM). Diperlukan adanya integritas dan kejujuran dari ASN terkait upaya peningkatan pendidikan daerah.