BANDUNG,(PR).- KPU Jabar dan Pemeran Film Preman Pensiun menggelar kampanye melawan hoaks menjelang Pemilu serentak 2019. Kegiatan tersebut digelar di areal Car Free Day, Jalan Ir Juanda, Dago, Kota Bandung, Minggu, 27 Januari 2019. Selain kampanye melawan hoaks, KPU Jabar dan pemeran Preman Pensiun juga mengajak warga Jawa Barat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu nanti.
"Kami mengajak seluruh warga Jawa Barat melawan hoaks serta mengajak ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu, 17 April 2019 nanti," kata Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok.
Hadir juga komisioner lainnya antara lain Titik Nurhayati, Idham Holik, Nina Yuningsih serta Plt Sekretaris KPU Jabar, Teppy W Dharmawan. Pemeran Preman Pensiun yang hadir di antaranya Epy Kusnandar alias Kang Mus, Isye Sumarni (Emak), Sandi Tile (Amin) dan Fajar Hidayatullah (Kang Ujang).
Rifqi mengatakan maraknya narasi negatif atau hoaks serta berita bohong jelang Pemilu serentak 2019 merupakan tantangan besar bagi KPU. Pasalnya narasi negatif dan berita bohong bisa berpengaruh pada proses demokrasi di Indonesia.
"Untuk melawan hoaks, tentu saja bukan hanya KPU, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga Jawa Barat untuk tidak menyebarkan informasi narasi negatif tersebut," ujar Rifqi.
Kegiatan itu juga sekaligus menjadi ajang sosialisasi tagline KPU Jawa Barat dalam Pemilu 2019, yakni "Akur Suyunan". Kepada warga Jawa Barat, Rifqi menegaskan bahwa di Pemilu 2019 di Jawa Barat harus akur dan damai.
Sementara itu, Kepala Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Idham Holik mengingatkan dua hal kepada warga Jawa Barat antara lain agar setiap warga Jawa Barat memastikan namanya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT). “Jika belum, saya meminta agar setiap warga dipastikan memiliki KTP Elektronik,” ucap Idham.
Lebih lanjut, Idham mengimbau agar warga Jawa Barat mempelajari visi, misi, program, dan citra diri para kontestan di Pemilu 2019. Kontestan terdiri dari Calon Presiden/Wakil Presiden, calon DPD RI, maupun calon anggota Legislatif dari DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Jika tidak tahu, warga harus berani bertanya kepada mereka saat melakukan sosialisasi," kata Idham.