BOGOR,(PR).- Dinas Kesehatan Kota Bogor masih menetapkan status siaga terhadap peningkatan kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) hingga akhir Februari 2019. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rubaeah mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bogor belum menetapkan status kejadian luar biasa karena kasus DBD di Kota Bogor masih dapat tertangani.
“Kalau KLB harus dibaca dari angka ke angka, yang dulunya enggak ada, sekarang jadi ada, atau ada peningkatan kasus yang signifikan, kalau sekarang kan belum ada. Jangan sampai lah,” ujar Rubaeah kepada Pikiran Rakyat, Jumat 8 Februari 2019.
Menurut Rubaeah, status siaga diberlakukan agar masyarakat bisa benar-benar menjalankan program gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk. Berdasarkan, evaluasi angka DBD dari tahun ke tahun, sebenarnya jumlah penderita DBD di Kota Bogor sejak 2017 mengalami penurunan. Kasus DBD tertinggi memang biasanya terjadi pada bulan Januari hingga Februari.
“Puncak DBD itu memang terjadi di Januari-Februari. Seharusnya masyarakat sejak Oktober itu sudah mulai bersih-bersih sarang nyamuk, mungkin kemarin sedikit agak terlupakan, karena di akhir tahun memang banyak musibah. Ini berlaku tidak hanya di Kota Bogor ya, di seluruh Indonesia,” kata Rubaeah.
Menurut Rubaeah, hingga saat ini kasus DBD di Kota Bogor mencapai 133 kasus. Tiga pasien DBD di antaranya meninggal dunia. Dalam mengantisipasi peningkatan kasus DBD, Rubaeah meminta masyarakat benar-benar mengaplikasikan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus. Jika ada warga yang terdeteksi mengalami gejala DBD, warga hars segera memeriksakannya di fasilitas kesehatan terdekat.
“Kalau menderita panas bisa segera ke Puskesmas. Kalau memang Gertak PSN ini dilakukan secara berkesinambungan, Insya Allah DBD bisa ditangani. Kami juga terus berkoordinasi dengan camat, lurah, dan kader dalam upaya pengendalian DBD ini,” ujar Rubaeah.
Lebih lanjut, Rubaeah juga mengatakan, RSUD Kota Bogor sudah mengantisipasi kenaikan jumlah pasien DBD dengan menambah jumlah velbed. Peminjaman velbed kepada TNI perlu dilakukan mengingat ada lonjakan pasien DBD di RSUD Kota Bogor.
“Masalahnya memang dari ruang rawat inap ya, karena pasien RSUD tidak hanya masyarakat Kota Bogor saja, tetapi 52 persen warga Kabupaten Bogor,” kata Rubaeah.***