CIANJUR, (PR).- Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2019 di Cianjur dinilai tidak tepat sasaran sejak beberapa tahun lalu. Akibatnya, banyak pihak meminta agar aparat penegak hukum mengusut lebih lanjut persoalan tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Oting Zaenal Mutaqqin mengatakan, sejak beberapa tahun lalu banyak terjadi negosiasi agar pihak sekolah bisa mendapatkan DAK pendidikan.
“Bisa dikatakan 50 persen kucuran DAK itu salah sasaran, kebanyakan untuk alokasi fisik sekolah. Dan saya juga bisa dikatakan tidak berdaya, karena tidak bisa melakukan revisi DAK,” ujar dia, Selasa 26 Maret 2019.
Oting menjelaskan, kondisi itu mengindikasikan adanya permainan dalam proses penerimaan DAK. Pasalnya, dia banyak mendapatkan informasi yang menyebutkan jika dana bantuan itu tidak dibagikan dengan semestinya.
Ia mengungkapkan, DAK yang sudah cair sejak beberapa waktu lalu justru didapatkan oleh sekolah-sekolah yang tidak terdesak kebutuhan pembangunan fisik. Oting menyebutkan, ada beberapa sekolah penerima DAK sebelumnya yang kembali memperoleh dana tersebut tahun ini.
“Bisa digambarkan begini, sekolah satu ini sudah membangun ruang kelas baru. Tapi ternyata sekolah yang sama mendapat DAK lagi tahun ini, padahal dana sebelumnya saja belum habis terpakai,” ucapnya.
Padahal, banyak sekolah lain dengan kondisi yang lebih parah tidak menerima bantuan DAK pendidikan. Tidak heran, jika akhirnya pembagian dana tersebut dipertanyakan banyak pihak.
Menurut Oting, seharusnya DAK dibagikan berdasarkan prioritas kebutuhan setiap sekolah. Akan tetapi, tahapan pencairan dana yang sudah telanjur terjadi saat ini, melewatkan hal tersebut dan bisa dikatakan jika teknis pertimbangannya tidak benar-benar dipahami.
“Permainannya ini sudah terlalu kotor. Kalaupun di revisi, akan sulit karena berbeda dengan DAU. Perbaikan DAK akan memakan waktu lama, sebab tidak tahu kapan SK bisa turun dan pencairan selanjutnya bisa diterima lagi,” kata Oting.