DEPOK, (PR).- Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog dengan Kepala Sekolah SMA/SMK Se- Kota Depok dan Pemerhati Pendidikan dengan tema “Upaya Antisipasi Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 Sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018” bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Senin 1 April 2019. Hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta unsur pendidikan Kota Depok.
Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara menilai, kompleksnya persoalan pendidikan di Kota Depok mengakibatkan tidak tertampungnya lulusan SMP. Dari jumlah 27.000 lulusan SMP 7.000 diantaranya tidak dapat tertampung. Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, menurut Irfan adalah kurangnya jumlah ruang kelas di Kota Depok.
Oleh karena itu, pihaknya berencana, akan memaksimalkan penambahan ruang kelas baru di Kota Depok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan mengusulkan ruangan kelas baru, ruang kelas maksimal ternyata menurut dinas maksimalnya dua belas dan rata-rata masih ada yang sembilan. Kita akan maksimalkan dua belas, setelah maksimal dan masih juga tidak mampu, baru kita bangun (sekolah baru),” ucap Irfan kepada wartawan.
Irfan menambahkan, selain memprioritaskan penambahan ruang kelas baru pihaknya akan mempersipakan regulasi terkait pemberian bantuan kepada murid tidak mampu di jenjang SMA/SMK.
“Bagaimana memberikan subsidi kepada siswa miskin di SMA, yang sebelumnya di Kota Depok diberikan sekarang beralih ke provinsi tidak ada. Termasuk bagaimana sekolah swasta yang ketika sekolah negeri ditambah mereka harus diperhatikan,” katanya.
Terkait dengan persoalan kondisi minimnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta, Irfan merencanakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) di Jawa Barat untuk mencari tahu permasalahan yang dialami oleh SMA/SMK swasta di Jabar.