kievskiy.org

Panitia Pemilihan Kecamatan se-Majalengka Gelar Aksi Demonstrasi

ANGGOTA PPK di Kabupaten Majalengka melakukan aksi demo, di halaman Kantor KPUD Majalengka, menuntut pencairan honor mereka serta transparansi keuangan kegiatan PPK, dan meminta KPUD menyerahkan rencana kerja dan anggaran, Jumat 5 April 2019.*/ TATI PURNAWATI/ KABAR CIREBON
ANGGOTA PPK di Kabupaten Majalengka melakukan aksi demo, di halaman Kantor KPUD Majalengka, menuntut pencairan honor mereka serta transparansi keuangan kegiatan PPK, dan meminta KPUD menyerahkan rencana kerja dan anggaran, Jumat 5 April 2019.*/ TATI PURNAWATI/ KABAR CIREBON

MAJALENGKA,(PR).- Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Majalengka melakukan aksi demonstrasi ke Kantor KPUD Majalengka. Mereka menuntut pencairan honor serta dana sosialisasi yang kerap mengalami keterlambatan.

Para demonstran datang membawa poster, dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.  Mereka meminta transparansi keuangan dan meminta Sekretariat KPU memberikan rencana kerja dan anggaran diserahkan ke PPK jauh sebelum uang diterima, agar PPK di kecamatan bisa melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang tersedia.

Selama ini, menurut keterangan anggota PPK yang datang ke Kantor KPUD, pembayaran honor dan pencairan uang kegiatan selalu mengalami keterlambatan. Selain itu RKA kerap diserahkan pihak sekretariat KPU kepada PPK bersamaan dengan penyerahan uang.

“Hal ini membingungkan karena PPK harus menyelenggarakan kegiatan yang anggarannya belum diketahui berapa nilainya, karena tidak ada panduannya. Padahal pengalaman sebelumnya  sekretariat KPU membeikan panduan kegiatan serta pagu anggaran,” ungkap Ketua Forum PPK se- Kabupaten Majalengka, Sugeng Raharjo.

Berdasarkan laporan Tati Purnawati, wartawan Kabar Cirebon, para pengurus PPK mengancam mogok kerja, bahkan mengundurkan diri manakala KPUD Majalengka tidak memberikan kejelasan dan transparansi anggaran bagi PPK.

Hal senada disampaikan Ketua PPK Dawuan, Dede Aris Budianto. Menurutnya pelaksanaan pemilu tinggal sebentar lagi, namun anggaran belum juga cair.

Jika saja hal ini terjadi di kabupaten/ kota lainnya, PPK di Kabupaten Majalengka tidak akan melakukan aksi demo. Namun, honor dan uang kegiatan  PPK kabupaten/ kota tetangga  dibayarkan dengan lancar.

Akibat keterlambatan pencairan keuangan tersebut, Sugeng dan sejumlah anggota PPK lainnya harus mencari dana talangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bimtek, sosialisasi dengan PPS dan KPPS. Akibatnya, sekarang semua PPK memiliki tunggakan utang yang harus segera dibayar.

Sekretaris KPUD Majalengka, Lilis Suliasih menyebutkan saat ini anggaran untuk honor dan kegiatan sudah masuk ke rekening dan segera bisa dicairkan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat