SUKABUMI, ( PR).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi mengerahkan seluruh anggota panwas se-kecamatan Kota Sukabumi untuk menurunkan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK). Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan Dinas Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi untuk turut membantu.
Gabungan personel yang berjumlah ratusan orang itu turun langsung membersihkan sisa APK di masa tenang ini. Hal ini karena sebagian besar tim sukses, caleg, parpol, dan DPD malas menurunkan APK-nya sendiri.
Padahal sudah berulang kali Bawaslu meminta agar APK diturunkan masing-masing peserta pemilu. Tapi yang terjadi peserta pemilu tidak segera menurunkannya. Akibatnya, hingga hari tenang masih bertebaran APK disejumlah pusat keramian dan aktivitas warga.
"Terpaksa kami mengerahkan personel untuk membersihkannya. Dibantu dinas terkait, seluruh APK ditertibkan serempak di sejumlah pusat keraimanan ," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi, Ending Muhidin.
Dia mengatakan proses penertiban berlangsung secara maraton. Penyisiran dilakukan di beberapa titik bertebaran APK di tingkat kelurahan, kecamatan, dan sejumlah titik aktivitas warga.
"Tim bergerak secara berkelompok dengan menggunakan kendaraan roda empat dan dua. Penertiban APK telah berlangsung malam dini hari dan kini masih berlanjut, dan melibatkan Pol PP," katanya.
Sebenarnya, kata Ending, penertiban APK ditargetkan satu hari selesai yakni pasca memasuki masa tenang. Sehingga tidak boleh ada kegiatan kampanye ataupun APK yang beredar. "Tapi karena banyaknya APK, proses penertiban tidak sesuai target. Kami berharap hingga pencoblosan, seluruh APK sudah benar-benar bersih," katanya.
Awasi jelang coblos
Bawaslu juga memperketat pengawasan politik uang memasuki masa pencoblosan dan melakukan langkah serupa terkait penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Pengawasan itu melibatkan aparat hukum yang ditujukan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengancam proses demokrasi yang bersih, jujur dan adil.
"Dari tiga persoalan, yang paling pelik terkait money politic. Paling riskan di masa tenang ini," katanya.***