CIKARANG, (PR).- DPRD Kabupaten Bekasi membentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati periode 2019-2022. Dengan langkah itu, DPRD mulai mengambil alih penentuan posisi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi. Di sisi lain, Partai Golkar selaku parpol pengusung tetap menggelar penjaringan.
Panitia pemilihan dibentuk berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tentang Tata Tertib yang merupakan turunan PP 12 Tahun 2018.
Dalam regulasi tersebut, panitia pemilihan bertugas menggelar pemilihan calon wakil bupati yang diusulkan bupati, setelah mendapat persetujuan dari parpol pengusung.
Setelah bupati mengajukan nama calon, para anggota berhak memilih dengan cara mencoblos, layaknya pemilu. Pemilihan itu diselenggarakan panitia pemilihan.
“Panitia pemilih merupakan bagian dari rekomendasi pada LKPJ Bupati Bekasi, rekomendasi fraksi di DPRD, dan hasil kunjungan kami ke Cirebon serta Indramayu,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, Selasa 18 Juni 2019.
Dengan skema itu, bupati yang sebelumnya dapat menentukan siapa yang bakal mendampinginya sebagai wakil, kini tidak lagi memiliki hak penuh.
Setelah menerima daftar nama hasil penggodokan di lingkungan partai, bupati tetap harus menyerahkan nama tersebut kepada DPRD yang kemudian memiliki hak pilih.
Lebih dari itu, pemilihan wakil bupati juga diyakini makin mahal. Terlebih, panitia pemilihan mayoritas diisi anggota dewan dari bukan dari partai pengusung. Bahkan semula, tidak ada satu pun fraksi dari partai pengusung yang duduk di posisi pimpinan panitia. Namun, setelah melalui perang interupsi, susunan pimpinan panitia akhirnya dirombak dengan memasukkan Kardin dari Fraksi Partai Golkar menggantikan Urian dari Fraksi PKS.
Polemik parpol pengusung
Pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2017, pasangan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja maju dengan diusung empat parpol yakni Golkar, PAN, Hanura, dan Nasdem. Namun, panitia pemilihan justru mayoritas bukan berasal dari keempat partai itu.