SINGAPARNA, (PR).- Pemerintah harus mencarikan solusi agar proyek rahabilitas irigasi Cikunten tak berdampak kepada para petani Kabupaten Tasikmalaya akibat kehilangan pasokan air. Rencana penutupan aliran irigasi Cikunten dengan waktu pengerjaan selama 200 hari bisa berdampak kegagalan panen hingga menyulut konflik antarpetani.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Roni A. Sahroni mengatakan, rencana rehabilitasi saluran irigasi tersebut memunculkan dilema. Di satu sisi, perbaikan irigasi bisa menguntungkan karena fungsi saluran air bakal lebih optimal.
Ujung-ujungnya, lanjut Roni, petani akan merasakan manfaat lantaran saluran air lancar setelah direhabilitasi. Akan tetapi, durasi pengerjaan proyek yang berlangsung 200 hari serta penutupan total saluran selama empat hari dalam seminggu juga berdampak negatif bagi petani.
Apalagi, petani tengah menghadapi musim kemarau. Terhentinya pasokan air otomatis mengganggu pertumbuhan padi dan bisa membuat gagal panen.
Roni mengaku telah mendapat masukan dari petani yang mengeluhkan proyek pemerintah pusat itu. Di wilayah Padakembang, lanjutnya, ada petani yang meminta rencana penutupan irigasi selama empat hari dan dibuka dua hari itu ditinjau ulang.
"Berat karena air tidak mencukupi, bagi (pengguna air) di hulu cukup, tetapi yang di hilir tidak sampai (dapat pasokan air)," tuturnya kepada Pikiran Rakyat, Kamis, 11 Juli 2019.
Aliran irigasi bisa habis di jalan karena dipakai pengguna air lain. Akibatnya, petani dan warga di kawasan hilir tak memperoleh pasokan air yang dibutuhkan. Roni mengungkapkan, petani Padakembang tersebut mengusulkan agar penutupan irigasi berlangsung tiga hari dan dibuka juga selama tiga hari.
Meski demikian, Roni menilai para petani dari wilayah kemungkinan memiliki aspirasi atau usulan yang berbeda. Untuk itu, Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya beserta perwakilan petani berencana menyambangi Kanto Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy di Kota Banjar untuk berkonsultasi, Jumat, 12 Juli 2019.
"Karena memang itu (rehabilitasi irigasi Cikunten) bukan kewenangan kita, tetapi kita tetap menyambungkan (suara) petani," ujarnya. Kendati terkait langsung dengan kepentingan petani, Roni menyebut belum mendapat sosalisasi mengenai proyek kepada instansinya.