SUMEDANG, (PR).- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXVI tahun 2019, harus mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kedaerahan. Untuk mendorongnya, mereka akan diberi penugasan “cross province” (lintas provinsi) khususnya di daerah perbatasan, pedalaman dan pulau terluar dengan masa kerja minimal 2 tahun.
“Pamong praja muda tidak ditugaskan kembali ke daerahnya sendiri, melainkan ke berbagai daerah secara nasional. Anda (pamong praja muda-red) akan mengemban tugas beragam di berbagai wilayah. Oleh karena itu, para siswa lulusan IPDN tidak lagi mementingkan daerahnya sendiri. Sebab, mereka calon pemimpin bangsa ke depan dan menjadi alat pemersatu dan perekat bangsa,” kata Wapres Jusuf Kalla pada “Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXVI tahun 2019” di Lapangan Parade IPDN Jatinangor, Selasa, 6 Agustus 2019.
Dalam acara itu, Wapres Jusuf Kalla melantik Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXVI sebanyak 744 orang, terdiri atas putra 479 orang dan putri 265 orang. Selain itu juga, menyerahkan penghargaan Kartka Utama kepada lulusan terbaik program S1, Sarto Sirenden, SIP dari Sulawesi Tengah dan lulusan terbaik program D4, Alexander Lendie Nicholas S.STP asal Jawa Barat.
Hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Rektor IPDN Murtir Jeddawi dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Menurut dia, para praja muda bukan menjadi pemimpin daerah sendiri, melainkan pemimpin di wilayah Indonesia. Mereka harus punya pengetahuan luas, pengabdian kepada masyarakat serta memahami kepentingan nasional serta daerah.
Bahkan pada HUT RI seabad nanti, para pamong praja muda akan menempati posisi penting di pemerintahan. “Tentunya harus dipersiapkan dari sekarang. Selain melalui pendidikan di kampus IPDN ini, juga bekal pengalamanan ketika bertugas di beberapa daerah nanti,” tutur Jusuf Kalla.
Dengan penempatan di luar daerahnya sendiri, kata Wapres, diharapkan tidak ada lagi PNS yang bersifat kedaerahan, melainkan mengutamakan kepentingan nasional. Penempatan para PNS di berbagai wilayah di Indonesia, nantinya bisa saling mengisi secara sinergis.
“Kami tidak ingin PNS terkotak-kotak antara pusat dengan daerah. Akan tetapi, semua tingkatan pemerintahan harus terlayani dengan baik,” ucapnya.
