BEKASI, (PR).- Pemerintah menyiapkan pemberian insentif sebesar 200 persen bagi pelaku usaha atau industri yang melakukan pelatihan vokasi. Pemberian insentif ini diharapkan bisa mendorong pemenuhan tenaga kerja terampil.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar menyebutkan kondisi jelang bonus demografi Indonesia. Saat bonus demografi tetjadi pada periode 2020-2035, Indonesia diprediksi bisa menjadi negara kekuatan ekonomi kedua peringkat ketujuh. "Dengan syarat, Sumber Daya Manusia Indonesianya harus kompeten," kata Khairul.
Hanya saja, dari kebutuhan 113 juta SDM kompeten, yang tersedia saat ini baru sekitar 56 juta. Untuk mengejar selisih tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa memenuhinya sendiri. Oleh karena itu, Kemenaker mengajak keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah juga swasta. "Agar partisipasi tersebut muncul, diberikanlah insentif hingga 200 persen bagi pihak swasta yang mau terlibat dalam pelatihan vokasi demi menghasilkan SDM kompeten," katanya.
Aturan yang membahas pemberian insentif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 yang baru diterbitkan beberapa hari lalu. Aturan penjabarannya pun tengah dibahas, tapi akan diterapkan dalam waktu dekat.
Khairul mengatakan, kepedulian akan hal ini sudah disadari oleh pemerintah yang lantas memulai era pembangunan SDM sejak 2019, sehingga ini menjadi prioritas nasional. "Sebab kondisi mutakhirnya, saat ini angkatan kerja masih didominasi lulusan di bawah SMA hingga 58 persen. Lalu lulusan SMA pun, 50 persennya masih 'miss match', jadi hanya tinggal sedikit yang kompeten dan siap direkrut," katanya.
Ketidaksesuaian keahlian juga lulusan inilah yang diupayakan menjadi tenaga kompeten melalui berbagai pelatihan vokasi. "Makanya persyaratan bagi peserta pelatihan yang semula dibatasi usia atau kriteria tertentu, sekarang ini sudah dihapuskan. Selama masih masuk usia angkatan kerja, bisa mengikuti pelatihan vokasi," katanya.***