KARAWANG, (PR).- Posisi kas daerah Pemerintah Kabupaten Karawang per 5 September 2019 bisa dikatakan masih kedodoran. Kas daerah baru terisi Rp 2,7 triliun dari target pendapatan Rp 4,7 triliun dalam APBD murni 2019, atau baru terealisasi 58,36 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Hadis Herdiana, saat dihubungi, Minggu 8 September 2019. "Pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru masuk Rp 740,8 miliar dari target Rp 1,4 triliun, atau baru mencapai 52,38 persen," katanya.
Sementara, lanjut dia, pemasukan dari dana perimbangan baik dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat, telah realisasi Rp 1,4 triliun dari target Rp 2,2 triliun atau tercapai 63,89 persen. Dari sektor pendapatan lain-lain yang sah, telah masuk Rp 612,4 miliar dari target Rp 1,1 triliun.
"Jika ditotal dana yang masuk ke kas daerah dari berbagai sektor itu baru mencapai 54,87 persen. Namun kami tetap optimis pada triwulan ke empat tahun anggaran 2019 ini, semua target pendapatan bisa tercapai," ujarnya.
Dari dana sebanyak itu, lanjut dia, yang sudah dibelanjakan untuk keperluan pembangunan (belanja langsung) masih tergolong minim, yakni, 39,77 persen. Posisi angkanya di nominal Rp 982 milar lebih dari target belanja Rp 2,4 triliun.
"Untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai) sudah terpakai Rp 1,3 triliun dari target Rp 2,4 triliun atau telah terserap 55,91 persen," beber Hadis.
Dijelaskan juga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang disiapkan anggaran Rp 781,7 miliar pada APBD Murni 2019, hingga triwulan ketiga baru merealisasikan belanja langsungnya Rp 300 miliar lebih atau baru 38,39 persen.
Sementara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) baru membelanjakan anggarannya Rp 90,2 miliar, atau 49,52 persen dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp 182,2 miliar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mesin pencari uang sudah membelanjakan anggaran Rp 45 miliar lebih dari anggaran yang dikelolanya Rp 111 miliar atau sudah menyerap 40,33 persen.
Menurut Hadis, SKPD penyerap belanja langsung tertinggi dicapai Sekretariat Daerah yang telah mencapai Rp 67,8 miliar dari anggaran Rp 113,4 miliar atau telah mencapai 59,78 persen. Disusul Dinas Pertanian yang sudah menggunakan anggaran biaya langsungnya sebanyak Rp 29 miliar dari Rp 53,2 miliar atau mencapai 56,20 persen.