PURWAKARTA, (PR).- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengevaluasi penegakan hukum dan seluruh aspek di Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi. Sementara, dalam upaya mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, Jasa Marga mulai menambah prasarana jalan tol.
Evaluasi tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kebijakan terkait. "Penegakan hukum di jalan tol dengan polisi, rencananya Selasa, 17 September 2019, rapat dengan Jasa Marga dan Bina Marga," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, Minggu, 15 September 2019.
Menurut Budi, banyak hal yang memerlukan perbaikan di ruas Jalan Tol Purbaleunyi. Perbaikan itu mulai dari kelengkapan sarana dan prasarananya, hingga sistem pengawasan oleh para pemangku kebijakan terkait.
"Banyak yang mau dibahas, perbaikan semuanya. (Yang paling penting adalah) perbaikan pengawasannya," kata Budi menegaskan. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci mengenai teknis perbaikan yang dimaksud.
Penindakan hukum sebenarnya telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Purwakarta melalui penilangan elektronik (e-tilang). Tindakan itu dibantu menggunakan alat pengukur kecepatan kendaraan (speed gun).
"(E-tilang) sudah dilaksanakan selama ini, sejak sebelum 2010 dilaksanakannya dalam momentum tertentu sama seperti pada saat operasi," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta, Ajun Komisaris Ricky Adipratama.
Speed gun milik Polres merupakan pembagian dari Korps Lalulintas. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut dinilai belum cukup.
Jasa Marga menambah lampu dan membangun dua jalur darurat
Jasa Marga sebagai pengelola Jalan Tol Purbaleunyi juga berencana memasang speed gun. Pemasangannya bersamaan dengan penambahan rambu-rambu, kamera pemantau (cctv), dan penerangan jalan umum.