SUMEDANG,(PR).- Kabupaten Sumedang merupakan daerah pertama di Provinsi Jawa Barat yang membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP). Meski peresmiannya lebih dahulu dilaksanakan oleh Kota Bogor, namun secara administrasi Kab. Sumedang ini menjadi daerah yang paling pertama terdaftar telah membentuk MMP di Provinsi Jawa Barat.
Seperti disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (Menpan RB), Syafrudin, saat memberikan sambutan pada acara Grand Launching MPP Sumedang, di Lingkungan Gedung Negara Sumedang, Senin 16 September 2019.
"Mall Pelayanan Publik Sumedang ini merupakan yang pertama di Jawa Barat," kata Syafrudin.
Meskipun MPP Kota Bogor itu lebih dahulu diresmikan, namun menurut Syafrudin, MPP Sumedang ini merupakan Mall Pelayanan Publik yang pertama terbentuk di Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Syafrudin, mengatakan bahwa saat ini keberadaan MPP itu telah menjadi sebuah fenomena baru di dunia. Sebab, pembentukan MPP itu sendiri tentu bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, akan tetapi dilaksanakan pula oleh hampir seluruh negara di dunia.
Maka dari itu, Syafrudin berpesan kepada Pemkab Sumedang agar terus meningkatan segala sarana dan prasarana di MPP supaya bisa lebih maksimal.
Karena setelah MPP ini terbentuk, keberadaan mall ini pasti akan menjadi sebuah destinasi baru yang dapat menyedot animo warga dari berbagai daerah untuk datang ke MPP Sumedang.
"Mall Pelayanan Publik ini bisa menjadi destinasi wisata baru yang dapat menyedot masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke Sumedang. Jadi yang datang ke sini itu, nantinya bukan hanya yang ingin mengurus perizinan saja, tetapi akan banyak juga warga dari luar daerah yang sengaja datang hanya untuk sekadar melihat-lihat," katanya.
Karenanya, sebelum MPP ini ramai dikunjungi, maka sebaiknya sarana dan prasarana di lokasi ini harus benar-benar dipersiapkan secara matang terlebih dahulu.
Tuntutan otonomi daerah
Sementara itu, menurut Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, MPP Sumedang ini merupakan salah satu aspek yang harus diwujudkan sebagaimana tuntutan otonomi daerah.