SUMEDANG, (PR).- Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir melantik 8 pejabat eselon 2 atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi kekosongan jabatan satu staf ahli bupati dan 7 kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Pelantikan dilaksanakan di Gedung Negara Pemkab Sumedang, Senin 30 September 2019.
Ke-8 pejabat yang dilantik, mereka yang dipilih bupati dari tiga besar peserta yang lolos hasil open biding (seleksi terbuka) JPTP di lingkungan Pemkab Sumedang, beberapa waktu lalu.
Para pejabat PTP yang dilantik, antara lain Agus Suherman terpilih menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Hukum dan Politik pada Setda Kab. Sumedang. Sementara 7 orang pejabat yang terpilih menjadi kepala SKPD, yakni Agus Wahidin terpilih menjadi Kadisdik, Dadang Sulaeman menjadi Kadinkes, Deni Rifdriana menjadi Kadis PUPR, Hari Tri Santosa menjadi Kadisparbudpora, Tuti Ruswati menjadi Kepala Bappppeda, Bambang Rianto menjadi Kasatpol PP dan Aceng Solahudin Ahmad menjadi Direktur RSUD Sumedang.
Tak hanya melantik pejabat PTP yang baru, bupati juga melakukan alih tugas 4 orang pejabat PTP. Pejabat yang alih tugas, antara lain Teddy Mulyono alih tugas menjadi Asisten Pemerintahan, Endah Kusyaman menjadi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, Amim menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Yosep Suhayat menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Capai target
Menanggapi hal itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menuturkan, dirinya mengharapkan agar para pejabat PTP yang dilantik bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan mengikuti aturan yang ada. Dengan mengikuti aturan, para pejabat bisa selamat dari jerat hukum saat menjalankan tugas. Dengan begitu, mereka bisa mencapai berbagai target dalam mewujudkan visi “Sumedang Simpati (sejahtera, agamis, maju, profesional dan kreatif)”. Terlebih, mereka bisa dilantik setelah melalui proses seleksi yang cukup panjang yang menguras tenaga dan pikiran.
“Oleh karena itu, saya minta para pejabat yang dilantik betul-betul menjalankan tugas sesuai aturan. Jangan sampai jabatan ini menjadi musibah. Sebaliknya, harus menjadi berkah dan menambah kebaikan. Tong kamalinaan teuing jadi pejabat teh (jangan keterlaluan jadi pejabat). Buat apa banyak uang, tapi tidak bisa tidur nyenyak dan makan enak. Ini yang sering saya sampaikan. Ini perlu didorong oleh wartawan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih sehingga semuanya bisa selamat,” ujar Dony.
Ditanya apakah dalam pemilihan 8 PJPT tersebut ada unsur politis, ia mengatakan, meski dirinya menyandang jabatan politis, dalam memilih dan menempatkan PJPT tetap mengedepankan objektivitas. Semua aturan dan prosedur sudah ditempuh. Proses dan hasil seleksi PJPT oleh panitia seleksi (pansel) menjadi pijakan dalam menetapkan kebijakan.
“Walaupun pejabat politik, tapi kami tetap mengedapankan objektivitas dengan mengacu pada proses seleksi yang dilakukan pansel. Saya ikut membaca makalah yang dibuat para peserta. Alhamdulillah, kemampuan SDM dan kompetensi ke-8 pejabat PTP yang terpilih ini sangat baik,” katanya.
Dony mensyukuri dalam proses open biding PJPT hingga dilakukan pelantikan, tidak ada jual beli jabatan. Dirinya pun mengaku tidak mengintervensi pansel. Bahkan ketika proses seleksi menghasilkan 3 peserta terbaik, dielaborasi terlebih dahulu. Misalnya, dengan melakukan wawancara termasuk menelusuri rekan jejaknya.