SINGAPARNA, (PR).- Kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD dinilai masih tak berpihak kepada kepentingan pendidikan.
Hal tersebut terlihat dari kondisi Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami darurat kerusakan bangunan sekolah.
Pemkab dan DPRD Tasikmalaya semestinya menjadikan rehabilitasi dan perbaikan sarana pendidikan tersebut sebagai prioritas pengalokasian anggarannya.
Kerusakan bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya terus mengemuka. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), SD di Kabupaten Tasikmalaya dengan kondisi rusak sedang berjumlah 1.004 ruang/kelas, rusak berat 1.014 ruang, rusak total 5 ruang.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya kerap berdalih bahwa minimnya anggaran yang dimiliki dinas dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya menjadi kendala mengatasi persoalan itu.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto prihatin dengan tingginya jumlah kerusakan sarana prasarana (Sarpras) sekolah di Kabupaten Tasikmalaya.
Dia meminta bupati, selaku pembina wilaya,h memprioritaskan percepatan perbaikan Sarpras sekolah.
"Jangan sampai setelah ada siswa-siswa yang jadi korban akibat bangunan yang tidak layak, baru tergerak melakukan perbaikan," ucap Haneda, Selasa 1 Oktober 2019.