SUMBER, (PR).- Kabupaten Cirebon, Minggu 27 Oktober 2019, serentak menggelar pemilihan kepala desa atau kuwu (pilwu) di 176 desa tersebbar di 40 kecamatan. Sejak pagi hingga siang hari, ribuan warga berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih kuwu baru.
Berdasar data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat, seharusnya ada 177 desa yang menggelar pilwu. Namun ada satu desa, yakni Astanalanggar, Losari batal karena hanya ada satu calon kuwu setelah calon lainnya meninggal dunia sebelum penetapan.
Dari 176 desa, terdapat 598 calon kuwu yang memperebutkan kursi sebagai orang nomor satu di setiap desa. Sebbanyak 149 desa, berada dalam wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Cirebon, sisanya yang 27 desa berada dalam wilayah Polres Kota Cirebon.
Sejauh pengamatan, selama pencoblosan, situasi berjalan normal, nyaris tidak ada informasi berkaitan dengan gangguan keamanan. Sesuai jadwal, penghitungan suara dimulai setelah TPS ditutup, dan sampai Minggu sore, penghitungan suara masih terus berlangsung.
Apel bersama
Sebelumnya, pada Sabtu (26/10/2019) atau H-1, jajaran Polres Cirebon maupun Polresta Cirebon menggelar apel bersama yang diikuti ratusan petugas keamanan. Tidak hanya dari kepolisian, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga turut berpartisipasi, termasuk satuan keamanan sipil seperti pertahanan sipil (hansip) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa.
“Di lapangan, nanti ada ribuan petugas kami kerahkan untuk pengamanan di 176 desa. Selain unsur kepolisian, dibantu juga dari TNI, serta jajaran keamanan sipil lainnya. Kita sepakat, bila ada yang mengganggu, pelakunya kami tindak tegas,” tutur Kepala Polres Cirebon, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suhermanto.
Hal senada dikemukakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldy. Pihaknya bekerja sama dengan Polres Cirebon untuk menjaga agar pilwu serentak berlangsung aman, nyaman dengan tetap menjaga situasi kondusif.
“Ada beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon, namun masuk wilayah hukum dan kewenangan kami. Karena itu, kita bekerja sama dalam pengamanan agar hajat demokrasi di 176 desa ini berlangsung aman tanpa ada gangguan keamanan,” tuturnya.
