/photo/2019/12/14/2264280516.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pendataan terkait barang milik daerah di Kabupaten Bekasi dinilai buruk. Pemerintah daerah tidak memiliki data rinci terkait jumlah aset yang dimiliki, baik lahan, barang ataupun kendaraan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Uryan Riana menyatakan, persoalan aset menjadi salah satu yang intens dibahas sejak penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah. Buruknya pendataan menjadi salah satu rapor merah pemerintah.
“Jadi persoalan aset ini menjadi persoalan. Dalam beberapa pembahasan, eksekutif terlihat kesulitan dalam menyajikan data yang ada. Ini menandakan memang pendataannya minim,” kata Uryan, Jumat13 Desember 2019.
Baca Juga: Minions Terhenti di Semifinal BWF World Tour Finals 2019
Beberapa persoalan kepemilikan aset ini di antaranya sejumlah gedung dan tanah yang berada di Kota Bekasi. Keberadaan aset milik kabupaten tidak lain karena dulunya kota dan kabupaten merupakan satu daerah administrasi.
“Salah satu persoalan yang utama itu keberadaan aset di kota. Beberapa tidak terawat, beberapa tidak terdata. Ini kami minta untuk segera didata dan dipastikan kepemilikannya. Kan kemarin ternyata beberapa aset belum bersertifikat,” ucap dia.
Kemudian persoalan lainnya yakni kendaraan dinas yang justru banyak tidak diketahui keberadaannya. Dalam sejumlah kasus, kendaraan yang biasanya digunakan aparatur sipil negara justru tidak kembali seiring pensiunnya ASN tersebut.
Baca Juga: Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Pengganti UN untuk Siswa Kelas 4, 8, dan 11
“Ini juga yang sempat dibahas. Jangan sampai kendaraan dinas ini juga ikut pensiun seperti pemegangnya. Karena bagaimana pun ini barang milik negara. Lagi-lagi yang jadi persoalan ini pendataannya,” ucap dia.