JAKARTA, (PR).- Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang rencananya akan menggantikan ujian nasional (UN) akan dilaksanakan bukan pada tingkat akhir.
Keduanya dilakukan pada tahap awal jenjang pendidikan untuk melakukan pemetaan dan perbaikan. Hal itu dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ade Erlangga Masdiana.
"Anak-anak, guru, dan sekolah itu, dilakukan penilaian supaya bisa dilakukan perbaikan ke depan. Apa yang terjadi di masa lalu, berbagai kekurangan kemudian kita lakukan perbaikan," katanya dalam diskusi tentang kemerdekaan belajar di Jakarta Pusat, Sabtu 14 Desember 2019.
Karena itu, menurut Erlangga, rencananya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan dilakukan pada siswa kelas 4, kelas 8 (setara tingkat II SMP) dan kelas 11 (setara tingkat II SMA).
Baca Juga: Penggantian Ujian Nasional Tetap Dilakukan Meski Nadiem Makarim Dicopot Jadi Mendikbud
Ketiga tingkatan itu, katanya, ditentukan karena pertimbangan masih ada jeda untuk melakukan perbaikan sekira satu setengah sampai dua tahun.
Sementara itu, menurut anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan yang juga menjadi narasumber diskusi tersebut, mengenai indikator asesmen untuk survei karakter perlu diperjelas dengan indikator karakter yang bersifat Indonesia, yang sudah tertuang dalam Pancasila.
"Kalau Kemendikbud kebingungan dengan karakter mana yang jadi acuan survei, saya ingatkan bahwa pada 1 Juni 1945 Bung Karno sudah mengingatkan dalam Rapat BPUPKI bahwa Indonesia adalah negara gotong royong. Sila satu sampai lima (Pancasila) kalau diperas isinya gotong royong," kata legislator dari PDIP itu kepada Antara.
Baca Juga: Gebrakan Nadiem Makarim untuk Mengganti Ujian Nasional Dinilai sebagai Terobosan Berharga