PIKIRAN RAKYAT - Wali Kota Bogor Bima Arya angkat bicara soal belanja perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kota Bogor yang dinilai fantastis. Bima mengklaim, anggaran yang sudah tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 sudah melalui rasionalisasi.
Dalam RAPBD 2020 disebutkan total biaya perjalanan dinas di Pemerintah Kota Bogor mencapai Rp 108.958.075.665.
“Nanti ada evaluasi, kalau ada hal-hal yang kurang pas, termasuk perjalanan dinas ya dievaluasi. Sejak awal penyusunan anggaran, saya koreksi perjalanan dinas memang terlalu besar. Biaya pameran terlalu besar, tetapi anggaran yang sudah diparipurnakan sudah melalui proses rasionalisasi. Kita sudah sampai pada formulasi terakhir,” ujar Bima Arya.
Dia mengungkapkan hal itu dalam sesi bincang akhir tahun bersama pewarta di kediamannya di Pendopo 6, Kota Bogor, Kamis, 26 Desember 2019.
Baca Juga: Anggaran Perjalanan Dinas Kota Bogor Lampaui Rp 100 Miliar
Bima menyebutkan, rasionalisasi yang paling besar terjadi pada perjalanan dinas wali kota dan wakil wali kota. Bima mengklaim telah menentukan beberapa tempat yang harus benar-benar dikunjungi, maksimal lima hingga enam tempat.
“Biaya perjalanan dinas sudah banyak dikurangi, sistemnya sekarang pengen ke mana saja, misalnya e-clair, kita sesuaikan dengan visi dan misi Kota Bogor ke depan,” kata Bima.
Angka Rp 100 miliar, bagi Bima terlalu besar lantaran angka tersebut mencakup kebutuhan perjalanan dinas seluruh Pemkot Bogor. Sejauh ini, Pemkot Bogor juga cukup terbebani dengan undangan rapat dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, lantaran biaya akomodasi ditanggung oleh Pemkot Bogor.
“Kalau lihat anggarannya, enggak bisa dilihat besar atau kecil. Kalau bicara Rp 100 miliar, kita harus lihat kebutuhan konteksnya, dilihat juga pembandingnya. Undangan dari pusat, provinsi itu juga dibebankan ke APBD masing-masing, undangannya juga bisa dua sampai tiga kali dalam seminggu,” ucap Bima.