/photo/2019/12/04/769604883.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berencana menyiapkan 13 lokasi untuk dijadikan pusat distribusi pangan Provinsi Jawa Barat.
Rencananya, 13 lokasi pusat distribusi provinsi tersebut mengoptimalkan tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Diharapkan, dengan keberadaan pusat distribusi provinsi ini mampu mengendalikan gejolak harga pasar kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Moh. Arifin Soedjayana menjelaskan, pembentukan pusat distribusi Jawa Barat ini menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat melalui Pansus II DPRD Jawa Barat. Dijelaskan Arifin, pusat distribusi itu bertujuan sebagai penyangga (buffer) yang bisa berperan sebagai stabilisasi harga. Fungsi buffer ini pada intinya tidak berbentuk ritel.
“Permintaan dan persediaan (kebutuhan pokok) itu terjadi, kemudian jika persediaan banyak yang mengakibatkan harga anjlok maka buffer ini bisa menampung, dan sebaliknya. Jadi lebih ke arah fungsi memang dia ada gudang. Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur,” ujar Arifin saat ditemui di Bandung, Jumat 14 Februari 2020.
Disinggung mengenai rencana jumlah pembangunan pusat distribusi provinsi ini, Arifin menjelaskan, ada beberapa pilihan yang akan diusulkan yakni berkisaran 10 hingga 14 titik yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat.
“Kalau menurut saya enggak usah kita bangun baru lokasi pusat distribusi provinsi ini. Di kita (Jawa Barat) ada sekitar 13 gudang SRG beras. Itu bisa dijadikan pilot project pusat distribusi provinsi ini. Seperti halnya SRG beras di Cianjur kita berikan bantuan mesin pembersih beras. Nantinya SRG beras di Cianjur ini bisa menjadi salah satu penyuplai beras di Jawa Barat,” ujar dia.
Baca Juga: Investasi Tiongkok Bisa Mangkrak, jika Penyebaran Virus Corona Tidak Bisa Ditanggulangi
Ke depannya, lanjut dia, sesuai dengan tujuan pembentukan pusat distribusi provinsi ini untuk melindungi petani dari sisi stabilitas harga pasar, maka dibutuhkan peran serta BUMD Jawa Barat lainnya yakni BUMD Jabar Agro. Bahkan, kata dia, dalam peraturan daerah itu pun sudah diamanatkan bahwa BUMD Jabar Agro ini berperan untuk stabilitas pangan.