PIKIRAN RAKYAT - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, tingkat kepatuhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada kantor pemerintah umumnya masih harus ditingkatkan dibanding kantor perusahaan atau swasta.
Dengan demikian, pihaknya terus gencar dalam melakukan sosialisasi K3 pada bulan ini termasuk di kantor pemerintahan.
"Memang dari pemerintahan kadang kurang. Kami ingin PNS maupun ASN ini agar mereka tetap sehat bisa bekerja, tidak celaka. Jadi mereka tetap sehat jangan sampai lama kerja dan akhirnya terdampak," ujarnya usai meninjau penerapan K3 di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bapenda) Jabar di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu, 2 Februari 2022.
Namun Taufik menegaskan, tidak semua instansi pemerintahan abai dalam penerapan K3.
Pihaknya tengah menyiapkan sanksi bagi instansi mana pun jika melanggar K3 sesuai undang-undang yang berlaku, di sisi lain pihaknya pun akan memberikan penghargaan bagi yang benar-benar menerapkan K3.
Pada pemeriksaan di Bapenda saat itu, pihaknya memeriksa 4 unit elevator, kemudian kualitas udara dalam ruangan (Kelembaban, Kecepatan Angin, Suhu, Debu Respirable, NO2, CO, O3), intensitas pencahayaan di 10 titik, ergonomi (2 sample tenaga kerja), dan pengukuran dilakukan di 3 lokasi (Pelayanan, Ruang Arsip dan Ruang Kepala Bapenda).
Sebelumnya, Disnakertrans melakukan monitoring di Bappeda dan juga Gedung Sate.
Baca Juga: Gejala Sama, Pemain Liga 1 yang Positif Covid-19 Bisa Pulih dengan Waktu Berbeda
"Ini masih rangkaian bulan K3 nasional yang berlangsung 12 Januari hingga 12 Februari. Kenapa Bapenda ini karena layanannya luas dan hampir semua butuh Bapenda," ucap Taufik.