PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kabupaten Majalengka meminta pengusaha yang bergerak dibidang industri di Kabupaten Majalengka untuk mengatur pola kerja bagi para karyawannya agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja yang belakangan menjadi hal yang sangat meresahkan karyawan .
Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka R Umar Ma’ruf dan stafnya Kepala Bidang Hubungan Industrial, Nana Sujana, ada beberapa strategi yang disarankan terhadap perusahaan di Majalengka agar tidak melakukan pemutusan kerja terhadap karyawannya, diantaranya penghematan operasional, mengurangi hari kerja, jika biasanya hari kerja berlangsung selama 5 hari dilakukan menjadi lima hari kerja agar produksi bisa tetap berlanjut.
“Ada beberapa hal yang disampaikan kepada perusahaan, walaupun pada dasarnya PHK adalah menjadi kebijakan pihak perusahaan dalam mengelola usahanya agar bisa tetap berlanjut,” ungkap Umar.
Karena menurutnya jika terjadi gelombang PHK maka akan, mengganggu stabilisasi ekonomi daerah, angka pengangguran akan naik, kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan ekstrim.
Baca Juga: Aremania Kirim Surat Massal untuk Jokowi, Harapkan Secercah Keadilan atas Tragedi Kanjuruhan
“Dan ketika angka kemiskinan naik, pengaruhnya besar terhadap beragam persoalan, tidak hanya terhadap perekonomian masyarakat namun ekstrimnya akan berdampak juga terhadap stabilitas keamanan,” ungkap Umar.
Menurutnya berdasarkan data Tahun 2021 jumlah buruh di Kabupaten Majalengka mencapai sebanyak 54.000 orang yang tersebar di 280 perusahaan skala menengah dan besar yang bergerak di bidang industri.
Bagi pemerintah tuntutan kenaikan upah buruh yang dilakukan oleh sejumlah buruh dinilai wajar selama masih dalam batas berdasarkan hasil kajian serta mengacu pada aturan karena pemerintah ingin rakyatnya sejahtera.
Namun demikian pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi usaha di setiap perusahaan.
Jangan sampai gara-gara buruh terus menuntut kenaikan upah terlalu tinggi dan perusahaan tidak bisa memenuhinya jadi berdampak pada PHK dan tutupnya perusahaan dan bisa saja memindahkan usahanya ke tempat lain.
Baca Juga: Bongkar Skenario Mayat Hidup Kembali di Bogor: Urip Saputra Pesan Sendiri Peti Mati dan Ambulans
Pemerintah sendiri selama ini terus berusaha menarik investor ke Majalengka agar pengangguran bisa terserap, dan investor sendiri tertarik untuk menanamkan modalnya di Majalengka diantaranya karena upah masih dibawah kabupaten kota lain dengan pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak masih terbilang rendah, serta keamanan lebih terjamin di samping pertimbangan lain seperti lahan yang masih tersedia cukup luas, dekat dengan tol dan bandara, juga ketersediaan listrik dan air mencukupi.
Hingga saat ini menurut Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana, Pemerintah Kabupaten Majalengka belum pernah mendapat laporan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Majalengka, yang terjadi sementara ini adalah merumahkan karyawan terkait kondisi sejumlah perusahaan yang melemah.
“Sementara ini yang terjadi adalah sejumlah karyawan dirumahkan, namun mereka masih mendapatkan upah kerja walaupun tidak penuh. “ ungap Tarsono yang tidak menyebutkan jumlahnya secara jelas, namun dia mengisyaratkan jumlahnya banyak.
Berdasarkan hasil penelusuran, itu terjadi akibat permintaan pasar import dari produk industri tersebut melemah. Sehingga pihak perusahaan berusaha mengurangi jumlah produksinya.
Kalaupun ada karyawan yang berhenti lebih disebabkan oleh kontrak kerja yang telah habis. Karena ada sejumlah perusahaan yang melakukan pengikatan perjanjian kerja dengan kontrak, masa kontrak kerja terendah selama 3 bulanan.
“Kami inginnya upah buruh tinggi agar mereka sejahtera, perusahaan yang berinvestasi di Majalengka juga terus tumbuh agar perekonomian terus bergerak naik,” kata Tarsono.***