/photo/2020/07/20/186055232.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Ridwan Kamil terkait penyerapan anggaran yang dianggap bermasalah. Berbagai pertanyaan tersebut terlontar dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin 20 Juli 2020.
Sidang paripurna yang digelar itu, mengagendakan mengenai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2019.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat mengatakan, pertanyaan mengenai penggunaan anggaran daerah yang dinilai bermasalah itu, merupakan bentuk merespon anggota DPRD Jawa Barat terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Barat TA 2019 pada 14 Juli 2020 lalu.
Baca Juga: Juventus vs Lazio: Statistik 5 Pertemuan Terakhir, Juve Mendominasi, Aquilotti Bisa Beri Kejutan
“Jadi, hasil dari tindak lanjut pembahasan di tingkat komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD itulah kemudian mengkristal dalam beberapa pertanyaan tersebut,” kata Taufik di Gedung DPRD Jawa Barat.
Menurut Taufik, fraksi-fraksi memohon agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dapat menjelaskan dari 8 pertanyaan yang mewakili pandangan umum fraksi. Adapun, sejumlah pertanyaan fraksi tersebut di antaranya mengenai Pendapatan Daerah (PAD) yang tidak mencapai target sebagaimana telah ditetapkan.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Sri Rahayu Agustina, yang juga mewakili seluruh fraksi saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi memaparkan, masalah tersebut hadir akibat kurangnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada.
Baca Juga: Jadi Ketua Tim Penanganan Covid-19, Erick Thohir: Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Harus Beriringan
Dia mengatakan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat, terdapat sebanyak 54 permasalahan mengenai penerimaan sebesar Rp67,42 miliar.