PIKIRAN RAKYAT - Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pada kasus penyuapan proyek CCTV dan jaringan internet Kota Bandung kembali menunjukkan wajah birokrasi kita yang korup.
Berikut diungkapkan oleh Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Marshal saat diwawancarai pada Sabtu 15 April 2023.
Menurut Marshal penangkapan Yana Mulyana atas korupsi adalah kasus kedua yang menimpa Wali Kota Bandung dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Ini juga menjadi penangkapan ke-20 kepala daerah di Jawa Barat oleh KPK dan Kejaksaan RI
"Statistik sederhana diatas tadi menunjukkan rusaknya wajah penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat. Ini sekaligus juga menunjukkan parahnya rekrutmen partai politik pada jabatan-jabatan publik," katanya.
Padahal kata Marshal para kepala daerah adalah hasil dari sebuah proses politik yang rumit, mahal dan penuh dengan potensi korup. Ini dimulai dari kebiasaan mahar politik untuk mendapatkan tiket menuju pertarungan.
"Tak terlalu sulit untuk membayangkan hasil dari proses dan mekanisme yang bermasalah sejak dari awal tadi. Pada akhirnya, 40 juta lebih penduduk Jawa Barat menjadi obyek pertaruhan perilaku para pemimpin formalnya," katanya.
Namun lanjut Marshal sangat disayangkan sebab tak terlihat upaya yang cukup dari partai politik. Khususnya yang sedang menikmati kemenangan elektoral dan memiliki hak untuk mengusung calon pemimpin daerah.
"Parpol belum terlihat melakukan perubahan perilaku dan rencana-rencana politik mereka," katanya.
Untuk itu kata Marshal PSI menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Dibutuhkan pertobatan nasional dari masyarakat politik khususnya di Jawa Barat.
2. Meminta pertanggungjawaban politik dari partai pengusung para kepala daerah yang tertangkap KPK dan atau bermasalah secara hukum.
3. Meminta masyarakat Jawa Barat untuk mencabut mandat dukungan yang telah mereka berikan saat Pilkada lalu dengan cara tak memilih lagi partai yang mengusung kepala daerah yang tertangkap KPK dan atau Kejaksaan RI.
4. Meminta masyarakat Jawa Barat untuk tak lagi memberi ruang kepada politik uang dalam berbagai proses election/pemilihan langsung baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).
5. Mengubah haluan politik dengan memberi kepercayaan kepada partai politik yang berani bersikap memberantas korupsi yang dimulai pada Pemilu 2024 nanti.
Oleh karena itu lanjut Marshal PSI sebagai partai yang telah menjadikan korupsi sebagai musuh besar mengajak masyarakat Jawa Barat untuk bergerak bersama. Hal ini dilakukan agar Jawa Barat bisa terselamatkan dari perilaku korup yang semakin parah.
"PSI-lah satu-satunya partai yang satupun kadernya tidak pernah berurusan dengan kasus hukum apalagi korupsi," katanya.***