PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin HMM, menyayangkan dirinya melihat terdapat akun bodong yang memanfaatkan untuk menjelek-jelekan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan memanfaatkan jaringan media sosial (medsos).
Kata Asep, konflik dilapangan itu penyebabnya bukan dari kampanye terbuka atau tertutup, tetapi dirinya melihat dari situasi dan kondisi, bahwa masyarakat sudah melek.
Maka lanjut Asep, dari seluruh elemen masyarakat baik dari kalangan masyarakat biasa hingga pejabat sudah biasa menggunakan media sosial.
Baca Juga: Tak Sabar Perkuat Persib di Liga 1, Febri Hariyadi Mulai Rasakan Perbedaan di Tim
Tentunya menurut dia, etika bermedsos ini menjadi satu titik perhatian dan harus disosialisasikan kepada masyarakat.
"Maka tugas KPU, Bawaslu yang harus lebih dominan untuk menyisir bagaimana agar pengguna medsos dalam rangka pilkada ini harus betul-betul diberikan wawasan, baik secara etika lalu cara berkampanye di medsos yang memiliki aturannya," ujar Asep saat diwawancarai awak media, Rabu, 15 September 2020.
Bahkan kata Asep, dirinya melihat banyak terdapat pemilik akun bodong yang menyampaikan statemen di medsos bukan sebuah edukasi tetapi malah ada hujatan, ujaran kebencian.
Baca Juga: Disinggung Kepindahan Luis Suarez ke Juventus, Petinggi Barcelona: Tolong Hargai Pemain
"Dan ini masyarakat belum begitu memahami. Justru kekhawatiran saya, di pilkada ini nanti banyak masyarakat yang terkena undang-undang ITE, baik juga dengan persoalan peraturan KPU," kata Asep.