PIKIRAN RAKYAT - Inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti Samsat Digital Mandiri, yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Tim Pembina Samsat, menjadi percontohan nasional. Fokus pada digitalisasi, layanan ini menekankan keterbukaan, kemudahan, dan upaya untuk mencegah terjadinya pungutan liar (pungli).
Samsat Digital Mandiri merupakan Perangkat Pembayaran Pajak Tahunan yang memungkinkan pembayaran mandiri tanpa kehadiran petugas. Prosesnya melibatkan tapping KTP dan pemindaian sidik jari untuk mengetahui status pajak kendaraan.
Metode pembayaran dilakukan secara nontunai, dengan bukti pembayaran dan pengesahan STNK dikirim dalam format digital melalui Whatsapp dan email.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), memperlihatkan layanan ini dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik, menyatakan apresiasi terhadap inovasi ini yang dijadikan rujukan nasional dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"Keberhasilan Samsat Digital Mandiri menjadi motivasi untuk terus berinovasi, tidak hanya untuk peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga untuk memudahkan layanan bagi wajib pajak," katanya pada Kamis, 14 Desember 2023.
Dia merencanakan penyebaran Kios Samsat Digital Mandiri pada tahun 2024 di berbagai pusat keramaian.
Peluncuran SIPD
Acara itu juga dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Dalam acara itu, diluncurkan pul aSistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.
Jawa Barat juga mendapatkan Penghargaan Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2023 dengan kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bidang Pencegahan Tahun 2023.
Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya upaya bersama yang lebih sistemik untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dia menyoroti perlunya penguatan sistem pencegahan, termasuk perbaikan kualitas SDM, sistem pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengawasan internal.