/photo/2023/12/20/656198344.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Jenis pelanggaran terbanyak sepanjang masa kampanye Pemilu 2024 sejauh ini adalah pelanggaran administrasi. Dugaan politik uang pun masih terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Hal itu dikemukakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar Zacky Muhammad Zam Zam pada Deklarasi Tolak Politik Uang, Hoax, dan Politisasi SARA di Harris Convention Hall, Kota Bandung, Rabu, 20 Desember 2023.
Indeks Kerawanan Pemilu Jabar ada di peringkat keempat nasional dari 38 provinsi di Indonesia. Hal itu jadi peringatan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang harus berkaca pada 2019 dan Pilkada 2020.
"Melihat kenyataan ini, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berkepentingan untuk melakukan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap proyeksi yang digambarkan dalam indeks kerawanan Pemilu tersebut," ucap Zacky.
Sementara 55 hari menuju puncak Pemilu adalah tahapan krusial kampanye pemilu. "Kami mencatat di 27 kabupaten/kota ada pelanggaran yang terjadi. Identifikasi yang terjadi memang didominasi pelanggaran administratif. Misalnya, kewajiban peserta pemilu dalam berikan informasi ke Bawaslu tidak cukup signifikan," ujar dia.
Dalam forum deklarasi tersebut, mereka mengundang peserta pemilu untuk menguatkan kembali komitmen untuk melaksanakan Pemilu berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Ahmad Nurhidayat mengatakan, berkaca pada Pemilu 2019 politik uang, SARA dan ujaran kebencian itu nyata.
"Di sini peran aktor politik juga harus dikendalikan terutama dalam pengelolaan opini publik yang kaitannya dengan kandidat masing-masing. Artinya, kandidat harus memberikan nuansa optimis keadaban moral dan informasi yang dikembangkan perlu informasi positif di tengah masyarakat yang hegemoni lebih tinggi," tuturnya.
"Kami, KPU dan Bawaslu Jabar, berkomitmen penuh dengan melakukan kegiatan sosialisasi kami kampanyekan pemilu tanpa politik uang, SARA dam Hoax di berbagai tempat dan waktu kami apresiasi kegiatan ini," ucapnya melanjutkan.***