kievskiy.org

Jalanan Karawang Banyak Sampah, Dampak Mutasi Pejabat Asal-asalan?

Tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara di Jalan Baru Karawang leber hingga ke badan jalan. Hal serupa terjadi di hampir semua tempat pembuangan sampah. Diduga kuat hal itu merupakan dampak dari pergantian pejabat yang serampangan.
Tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara di Jalan Baru Karawang leber hingga ke badan jalan. Hal serupa terjadi di hampir semua tempat pembuangan sampah. Diduga kuat hal itu merupakan dampak dari pergantian pejabat yang serampangan. /Pikiran Rakyat/Dodo Rihanto

PIKIRAN RAKYAT - Karawang kembali darurat sampah. Berdasarkan pantauan pada Senin, 15 Januari 2024, berbagai jenis limbah rumah tangga tampak berserakan di setiap lokasi penampungan sampah sementara.

Kondisi tersebut tak pelak membuat sebagian masyarakat geram. Sebab, tumpahan sampah luber hingga menutup sebagian badan jalan. "Sepertinya, hari ini sampah tidak terangkut armada. Buktinya, sampah menumpuk di mana-mana dan memunculkan bau busuk," ujar salah seorang warga Karawang, Yogi Kurnia.

Menurutnya, selain menimbulkan polusi udara, sampah juga mengganggu arus lalu-lintas karena sampah yang tumpah menutup sebagian badan jalan.

Akibatnya, lanjut Yogi, para pengguna jalan harus memperlambat laju kendaraannya karena menghindari tumpukan sampah tersebut. Mereka juga harus berbagi badan jalan dengan pengendara lainnya karena jalan yang akan dilintasi mengalami penyempitan.

Yogi berharap kondisi tersebut segera diatasi Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Bagian Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup. "Jika tidak, volume tumpukan sampah ini akan lebih banyak. Tumpahannya akan semakin melebar menutup badan jalan," kata Yogi dengan nada kesal.

Dampak mutasi pejabat?

Sampah yang luber di jalanan Kabupaten Karawang.
Sampah yang luber di jalanan Kabupaten Karawang.

Pengamat sosial dan kebijakan pemerintah sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Dr. Eka Yusup, mengatakan, hal itu merupakan dampak dari kebijakan Bupati Aep Syaepuloh yang melakukan mutasi pejabat secara serampangan beberapa waktu lalu.

"Saat ini, jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibiarkan kosong. Kabarnya, Sekertaris Dinas dipercaya menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kadis LH. Ini, kan, menjadi rancu. Tugas dia terlalu berat," kata Eka Yusup.

Kondisi tersebut, lanjut Eka, diperparah oleh penggantian Kabid Kebersihan yang tidak berdasarkan penilaian kepegawaian yang akurat. Akibatnya, Kabid Kebersihan yang baru tidak mampu menangani sampah yang berserakan di mana-mana.

Menurut Eka, kondisi darurat sampah yang terjadi saat ini merupakan dampak tidak langsung dari mutasi pegawai yang dilakukan Bupati Aep Syaepuloh. Eka bahkan memprediksi bakal ada dampak-dampak ikutan lainnya dari mutasi pegawai tersebut.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat