PIKIRAN RAKYAT - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey T. Machmudin meminta KPU memetakan TPS (tempat pemungutan suara) di lokasi-lokasi rawan bencana. "Tadi saya sampaikan kepada perwakilan KPU, mohon agar para anggota KPPS yang ada di TPS diberikan kewenangan. Seandainya terjadi bencana, lakukan tindakan-tindakan yang harus diambil," katanya usai memimpin apel Kesiapsiagaan Bencana pada Pemilu 2024 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 2 Februari 2024.
"Jadi tidak perlu menunggu lama-lama lagi untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan," katanya menambahkan.
Bey menuturkan, di Jawa Barat, wilayah yang paling rawan bencana adalah Kabupaten Bogor. Namun, kewaspadaan harus dilakukan di semua daerah tanpa terkecuali. Saat ini, 1.800 personel BPBD telah siaga di setiap kecamatan dengan dibantu TNI, Polri, dan para relawan.
Bey menekankan semua stakeholders mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.
Bencana banjir atau longsor yang memang rawan di berbagai daerah Jabar, berpotensi menghambat distribusi logistik sampai ke pelosok atau menghambat pencoblosan karena tempat pemungutan suara (TPS) terendam banjir.
"Kita tahu bahwa Jabar provinsi rawan bencana. Berdasarkan informasi dari BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Februari hingga Maret 2024," ujar Bey.
Bey mengingatkan, Jabar adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak yakni 35,7 juta pemilih, dan tersebar di 140.457 TPS. Sehingga, jika pemilu di Jabar terganggu bencana, maka akan berdampak signifikan pada kelancaran pemilu secara keseluruhan.
"Peningkatan kesiapsiagaan oleh semua pihak perlu dilakukan, mitigasi terhadap kemungkinan adanya bencana pada saat pelaksanaan pemilu," katanya.
"Pemerintah, dalam hal ini adalah TNI/Polri. Masyarakat, dunia usaha, media dan juga perguruan tinggi (akademisi)," ucapnya.
Terkait dengan kesehatan petugas KPPS, berkaca dari Pemilu 2019, Bey mengatakan Dinas Kesehatan Jabar telah berkoordinasi dengan puskesmas di kabupaten dan kota. "Jadi pada saat pemilu, petugas puskesmas harus siap siaga, seharusnya siap siaga. Nanti kami minta koordinasi lagi," katanya.