/photo/2022/07/14/3227680770.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadwalkan uji coba Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Bogor, pada Selasa, 14 Mei 2024. Rencana itu mengemuka pada pertemuan antara Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman dengan Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Indra Maha, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jabar Helmi Gunawan, dan sejumlah perangkat daerah lainnya.
Saat ini, TPPAS Lulut Nambo ditujukan untuk mengolah sampah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Tangerang Selatan dengan kapasitas 1.800-2.300 ton sampah per hari. TPPAS tersebut belum resmi dioperasikan.
TPPAS Lulut Nambo merupakan proyek pengelolaan sampah perkotaan dengan pengembangan energi terbarukan, khususnya daur ulang sampah menjadi energi dengan skema KPBU.
PT Jabar Lestari (PT JBL) selaku Badan Usaha Pelaksana, menggunakan teknologi MBT untuk mengonversi sampah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) dan kompos.
Pada area 55 hektare, produksi RDF diestimasikan 35 persen dari potensi sampah yang masuk ke plant. Produk tersebut langsung digunakan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa dan PT Pupuk Indonesia sebagai offtaker.
Kepala UPTD PSTR Jabar Arief Perdana mengatakan, pertemuan tersebut membahas dan menyepakati uji coba TPPAS Lulut Nambo yang akan dilaksanakan pada Selasa, 14 Mei 2024.
"Minggu depan, hari Selasa, 14 Mei 2024, akan dilaksanakan uji coba operasional TPPAS Lulut Nambo dengan kapasitas truk disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan," ujar Arief setelah pertemuan.
Sebelum uji coba, pihaknya telah berkordinasi dengan pemerintah setempat dan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan uji coba TPPAS Lulut Nambo oleh Pemprov Jabar dan Pemda Kabupaten Bogor pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di wilayah yang terdampak TPPAS Lulut Nambo.
Serap aspirasi
Arief mengatakan, aspirasi Pemda Kabupaten Bogor dan masyarakat sekitar TPPAS terkait cakupan desa penerima KDN (Kompensasi Dampak Negatif), pengelolaan KDN, maupun kompensasi di luar KDN, akan dibahas lebih lanjut tanpa mengganggu rencana operasional TPPAS Lulut Nambo.
"Bupati, Kadis LH (Lingkungan Hidup), Camat, dan jajaran akan melakukan edukasi kepada berbagai pihak di lapangan," ucap Arief.