PIKIRAN RAKYAT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 pada Jumat, 7 Juni 2024. Rapat itu dihadiri Kapolres Pangandaran AKBP Imara Utama, Dandim 0625 Letkol Inf. Indra Mardianto Subroto, para camat, dan peserta lainnya.
Ketua Bawaslu Kab. Pangandaran, Iwan Yudiawan, mengatakan, rapat evaluasi menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 perlu dilakukan. Salah satu tujuannya adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan dengan mengundang seluruh SKPD yang sudah melakukan kerja sama dengan Bawaslu pada Pemilu 2024 kemarin.
"Ini penting, supaya seluruhnya melakukan evaluasi bersama terkait pelaksanaan Pemilu Serentak kemarin. Apakah sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam kerjasama (MoU) tersebut atau belum," sebut Iwan.
Selanjutnya, kata Iwan, untuk persiapan menjelang Pilkada 2024, beberapa potensi politisasi birokrasi menjadi fokus pengawasan. Dia berharap semua pihak bisa saling menjaga. "Terutama di kalangan SKPD, supaya politisasi birokrasi itu tidak terjadi. Itu salah satu potensinya," ujar Iwan.
Di samping itu, kata Iwan, Bawaslu juga berupaya bagaimana menciptakan iklim Pilkada 2024 yang sejuk di Pangandaran. Itu bisa terjadi kalau semua pihak menjaga penyelenggaraan Pilkada tersebut dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Iwan menilai, terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024 di Pangandaran. Ada kerawanan polarisasi yang mengancam.
"Namun, apa pun itu, yang terpenting adalah bagaimana kita mengantisipasi, mencegah, atau melakukan langkah-langkah preventif supaya hal tersebut tidak terjadi. Meskipun terdapat dua pasangan calon, tapi tetap iklimnya sejuk, dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Tinggal bagaimana kita semua, termasuk awak media, bisa menjaga dalam proses pemberitaannya. Tidak ada unsur provokatif atau lainnya dan menjaga kesejukan dalam proses Pilkada 2024," kata Iwan.
Untuk menjaga agar suasana tetap kondusif pada Pilkada 2024, menurut Iwan, Bawaslu melakukan pemetaan potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran.
"Seluruh jajaran Bawaslu hingga ke tingkat Pengawas Desa melakukan pemetaan potensi-potensi terjadinya kerawanan pelanggaran, sehingga minggu depan kami bisa menganalisis kerawanan yang ada di Kabupaten Pangandaran," ujarnya.