kievskiy.org

PDIP Jawa Barat Usung Ono Surono Jadi Cagub Jabar di Pilkada 2024

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. /Pikiran Rakyat/Rehza Pratama Eka Nanda

PIKIRAN RAKYAT - DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Barat sepakat mengusung Ono Surono sebagai calon Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Putusan ini diambil berdasarkan hasil dari Rakerda DPD PDIP Jabar yang berlangsung di Cirebon pada Kamis, 27 Juni 2024.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan, mengatakan keputusan ini didasarkan pada aspirasi dari akar rumput yang menginginkan Ono Surono maju dalam pemilihan gubernur.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat Ono Surono.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat Ono Surono.

"Dengan mempertimbangkan suara kader di tingkat bawah, dedikasi beliau dalam bersosialisasi, serta dukungan masyarakat, kami mengusulkan Bapak Ono Surono, ST, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2024/2029," ujar Ketut setelah penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Hotel Aston Cirebon.

Ketut menjelaskan, Rakerda ini menyosialisasikan hasil Rakernas V kepada para kader PDI Perjuangan di Jawa Barat dengan fokus pada penguatan konsolidasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dia menekankan pentingnya sinergi untuk memenangkan Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan semangat gotong royong.

"Salah satu poin penting dari Rakernas adalah bahwa PDI Perjuangan harus menang total di Pilkada 2024. Pada Pilkada sebelumnya, kami berhasil memenangkan 50 persen. Dengan semangat yang kuat, kami berharap dapat memenangkan mayoritas pilkada di Indonesia, termasuk di Jawa Barat," katanya.

Bahas PPDB hingga judi online

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyatakan Rakerda ini juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia akhir-akhir ini.

Salah satu isu yang diangkat adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai merugikan calon siswa, terutama dengan adanya sistem zonasi. Ineu meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang dan menghapus sistem zonasi agar PPDB menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk dalam hal kesiapan sarana dan prasarana serta pemerataan pembangunan unit sekolah baru.

Selain itu, PDI Perjuangan mendorong pembentukan kelompok usaha pertanian, peternakan, UMKM, dan lembaga seperti koperasi atau yayasan yang dikelola oleh kader partai untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Partai juga menginstruksikan seluruh kader untuk aktif dalam upaya pemberantasan Bank Emok, Pinjaman Online (Pinjol), dan Judi Online (Judol) dengan memberikan edukasi dan mencari solusi, seperti kerja sama dengan Pegadaian atau Bank-Bank Pemerintah dengan persyaratan yang dipermudah.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat