PIKIRAN RAKYAT - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap pada Rabu, 25 November 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK kini masih mendalami aliran dana yang diduga mengalir ke pihak lain seperti partai atau dari perusahaan lain dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait perizinan usaha perikanan budidaya lobster.
"Tidak tertutup kemungkinan pengembangan selanjutnya pada tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK Jakarta, Kamis, 26 November 2020, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Bandung dan Bekasi Hari ini, Kamis 26 November 2020
Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan forwarder dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.
“Apakah ada 40 perusahaan dengan total uang Rp9,8 miliar atau beberapa perusahaan belum dapat disimpulkan, tapi dari tahapan pemeriksaan saat ini, kesimpulan uang itu berasal dari berbagai perusahaan yang tidak terputus," kata Nawawi.
Dalam kasus ini KPK perlu mendalami aliran dana dari dan atau ke pihak lain yang masih memerlukan waktu.
Baca Juga: Cerita Diego Maradona Cetak Brace ke Gawang Timnas Indonesia di Piala Dunia 1979
Selain itu KPK akan memanggil saksi-saksi baik internal KKP maupun pihak lain untuk mendalami kasus ini.