PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengusulkan, siapapun yang terpilih menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan berani mencabut kebijakan ekspor benih lobster.
Hal tersebut menjadi syarat pertama yang Kiara sampaikan dari kriteria Menteri Keluatan dan Perikanan baru.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan, khususnya memberikan izin ekspor benih lobster," ungkap Susan dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu 28 November 2020.
Baca Juga: Ditangkap Gegara Bawa Uang Tunai Rp253 Juta dalam Koper, Mantan Presiden: Bukan Punya Saya!
Syarat kedua ialah, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru bukan berasal dari delegasi partai politik maupun pengurus parpol di Indonnesia.
Dan syarat selanjutnya, Menteri Kelautan yang Baru tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
"Syarat-syarat yang layangan Kiara ini bermaksud agar menteri yang baru tidak terjebak pada koflik kepentingan," ungkapnya, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: Santri Masih Terkena Covid-19, Dinkes Sampaikan Perkembangan Terbaru Klaster Pesantren Tasikmalaya
Syarat lainnya yang ditegaskan Susan adalah menteri selanjutnya merupakan orang yang tidak pernah terlibat dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.