PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sosialisasi dan Serap Aspirasi terkait Pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Sosialisasi dan Serap Aspirasi tersebut disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia, Kedutaan Besar Asing di Indonesia, dan Organisasi Internasional serta Asosiasi Bisnis di Indonesia.
Acara yang digelar secara daring pada 30 November 2020 bertajuk Public Consultation and Outreach regarding: The Implementation of Law 11/2020 on Job Creation, dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Pemerintah Anggarkan Rp 2,7 Triliun Untuk Penanganan Covid-19 di 2021
Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com salam siaran pers yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa antusiasme Asosiasi Bisnis dari negara-negara mitra dagang Indonesia menunjukkan keseriusan untuk memahami Undang-Undang Cipta Kerja.
Sehingga menurutnya, dapat mempengaruhi bentuk kerja sama bisnis dan investasi pada waktu yang akan datang.
”Antusiasme Asosiasi Bisnis dari negara-negara mitra dagang Indonesia menghadiri acara ini, menunjukkan keseriusan mereka untuk memahami UU Cipta Kerja, yang nantinya tentu akan mempengaruhi bentuk kerja sama bisnis dan investasi di masa yang akan datang,” katanya.
Baca Juga: Klasemen Grup B Liga Champions: Persaingan 16 Besar Makin Ketat, 1 Laga Sisa Penentu, Inter Terjepit
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto juga membahas sejumlah isu penting dalam beberapa klaster UU Cipta Kerja, yakni klaster terkait Perpajakan, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, dan terkait dengan Daftar Prioritas Investasi.