PIKIRAN RAKYAT - Menjelang berakhirnya tahun 2020 serta libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru), pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk melarang kegiatan perayaan Tahun Baru 2021, guna mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19.
Selain itu, pemerintah juga memperketat aktivitas masyarakat menjelang pergantian tahun tersebut.
Sementara itu, dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 23 Desember 2020, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh sektor yang terlibat dalam libur Nataru dapat bekerja lebih keras dari biasanya, sehingga berjalan dengan penerapan standar protokol kesehatan (Prokes).
Baca Juga: Rohimah Ajak Eva Belisima Sang Istri Muda Kiwil untuk Bertemu, Ajakannya Itu Justru Dihalang-halangi
“Tidak boleh ada penumpukan orang dan kendaraan. Jangan ada kerumunan dan kemacetan lalu lintas. Siapkan berbagai skenario dan mitigasi untuk mengurai kepadatan di setiap titik tanpa terkecuali,” kata Moeldoko saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Libur Natal dan Tahun Baru 2021 secara daring dari Gedung Bina Graha di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Nataru dalam Masa Pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Moeldoko mengimbau semua pihak untuk mengantisipasi pergerakan orang selama masa libur Nataru, khususnya pada titik-titik kritis, kemacetan lalu lintas dan titik rawan kerumunan orang.
Baca Juga: Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya
“Misalnya dengan rekayasa lalu lintas serta sistem buka-tutup jalan dan rest area,” katanya menambahkan.