PIKIRAN RAKYAT – Pro dan kontra larangan mudik Idul Fitri 2021 masih mengalir dari berbagai pihak. Masih adanya masyarakat yang menyayangkan kebijakan tersebut, maka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ambil langkah tegas.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan terbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik 6-17 Mei 2021.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebutkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas Covid-19, dan dinas perhubungan setempat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.
"Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas Covid-19, dan dinas perhubungan setempat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.
Baca Juga: Kabar Pertemuan Pejabat Senior Arab Saudi dan Iran Tercium Publik
Baca Juga: Pekerja dengan Kondisi Darurat Diizinkan Mudik oleh Menaker
Menurutnya, pergerakan masyarakat yang sifatnya masif seperti mudik memang sebaiknya tidak dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan peniadaan mudik.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari Antara, Minggu, 18 April 2021, Kemenhub akan menindaklanjutinya dengan melakukan pembatasan transportasi selama pelarangan tersebut.
Pembatasan transportasi akan dilakukan pada semua moda transportasi darat laut, dan udara juga kendaraan pribadi.
Baca Juga: Sisterlillah The Movie, Dinamika Kakak Beradik Oki Setiana Dewi, Ria Ricis, dan Shindy Putri