/photo/2021/04/29/2855988780.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Dewan Pimpinan Pusat Organda mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang menindak mobil travel ilegal (gelap).
Seiring dengan larangan mudik banyak travel illegal memasang tarif semaunya dan tidak menerapkan protokol kesehatan.
"Bahkan para penumpang tidak dijamin asuransi jasa raharja. Bila terjadi pembiaran, praktik ini sangat merugikan pemakai jasa dan dapat merusak ekosistem transportasi berizin," kata Sekjen DPP Organda Ateng Aryono dalam keterangannya, Minggu 2 Mei 2021.
Diketahui, Korlantas Polri telah mengambil langkah cepat dengan memperhatikan regulasi soal “larangan mudik’, sekaligus menindaklanjuti SE Satgas Covid-19. Sehingga pemerintah langsung mengambil tindakan penangkapan.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 H, Lebaran Beda dengan NU dan Pemerintah?
Langkah tersebut wajib dilakukan bertahap dan simultan sesuai aturan Surat Edaran Satgas Covid-19. Menurut Ateng, saat ini adalah momen yang paling tetap untuk membuktikan komitmen pemerintah di saat pandemi. Pada dasarnya hukum harus ditegakkan apapun resikonya.
"Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah kurang serius mengurangi penyebaran Covid-19 di saat ada larangan mudik. Padahal DPP Organda bersama pengusaha bus yang paling terdampak besar justru disiplin menaati pemerintah," kata Ateng.
"DPP Organda mengucapkan terima kasih kepada Korlantas Polri yang menjadi bagian indikator dalam pencegahan covid 19. Tugas DPP Organda adalah menjaga kesetaraan melalui tindakan yang konkret dari pembuat dan pelaksana regulasi," ujarnya.
Baca Juga: Prediksi MotoGP Spanyol 2021: Fabio Quartararo Bakal Terdepan, Rossi Terseok di Belakang
Sekjen DPP Organda juga mengapresiasi teman-teman pengusaha PO. Bus yang selama ini menaati aturan pemerintah soal larangan mudik.