PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah tengah menyusun implementasi kebijakan satu data Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Saat ini, masih banyak kesimpangsiuran data dari berbagai instansi pemerintahan.
Komitmen integrasi data melalui sistem menyeluruh diharapkan menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan guna merespons perubahan yang begitu cepat.
“Indonesia adalah bangsa yang besar serta aksesibilitas informasi yang semakin tinggi, maka kita yakin kita butuh jumlah dan variasi layanan pemerintah berbasis data cukup besar,” ujar Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti dalam keterangan persnya, Rabu 19 Mei 2021.
Rina juga sempat membahasnya dalam Webinar Nasional “Menuju Indonesia Satu Data”, Kamis 29 April 2021 lalu.
Baca Juga: Anak Palestina Menjerit: AS Tolong Setop Kirim Senjata untuk Israel, Kami Sekarat
Rina mengatakan, dalam merespons berbagai perubahan, seluruh program, kebijakan, dan keputusan yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan memajukan bangsa Indonesia harus berbasis data.
Ketersediaan data yang akurat akan memudahkan pimpinan negara dan daerah menghasilkan keputusan yang strategis.
Hal ini dibenarkan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini. Menurutnya, data memiliki peran dalam penyusunan kebijakan
“Dimulai dari meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, membantu koordinasi dan menghilangkan silo antar instansi pemerintah, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas regulator dan penyusunan kebijakan dalam merumuskan kebijakan,” tutur Rini.