/photo/2021/05/19/1490874542.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Perburuan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus berjalan.
Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris.
Terbaru, Pemerintah memastikan tidak akan menerapkan darurat sipil ataupun militer di Papua dan Papua Barat untuk menyelesaikan permasalahan separatisme di kawasan tersebut.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah konsisten dengan pendekatan kesejahteraan dan perdamaian dalam masalah itu.
Baca Juga: Surati Jokowi Kedua Kalinya, Hamas Ungkap Permintaan Terbarunya kepada Indonesia
Menurutnya, Pemerintah bahkan akan mengajak kelompok yang menginginkan Papua dan Papua Barat merdeka untuk bermusyawarah.
"Di Papua itu ada tiga lapis gerakan politik. Ada yang menyatakan saya ingin Papua begini, bahkan ada juga yang ingin Papua merdeka. (Pada mereka red.) ayo kita berembuk," kata Mahfud seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.
Namun, dirinya menegaskan pemerintah akan tetap melakukan pendekatan hukum dan keamanan pada kelompok bersenjata yang menyebabkan kekacauan, melakukan kekerasan serta pembunuhan.
"Apabila bandara diganggu, pesawat dibakar, rumah orang dibakar, sekolah dibakar, itu teroris. Memenuhi unsur dalam UU Nomor 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme," ujar Mahfud.
Baca Juga: [UPDATE] Covid-19 di Indonesia Rabu, 19 Mei 2021 Capai 1.753.101 Orang