PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya pernah mengungkapkan terkait wacana pemindahan ibu kota negara (IKN) secara gamblang disampaikan pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi meminta izin dan dukungan dari anggota parlemen dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang kemudian banyak mendapat sambutan positif berbagai pihak.
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur dipilih dan diputuskan akan menjadi ibu kota negara atau IKN menggantikan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
Baca Juga: Respons Pemecatan 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Febri Diansyah: Ada Kekuatan Lain?
Baru-baru ini, terkait dengan pemindahan kawasan inti pemerintahan serta pusat inovasi hijau, pemerintah Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud Kemenhub) mengungkapkan berbagai rencana yang akan infrastruktur yang akan menunjang kebutuhan ibu kota negara atau IKN.
Salah satunya yakni, rencana akan dibangunnya Bandara VVIP yang hanya dapat digunakan untuk melayani Kepala Negara beserta Tamu Negara (VVIP), dan tidak diperuntukkan melayani penerbangan reguler.
Adapun lokasi Bandara VVIP tersebut dibangun berdasarkan kondisi tipografi, serta kemampuan bandar udara untuk melayani prosedur lepas landas (take-off)juga pendaratan (landing) dua arah.
Konsep Bandara VVIP pun terungkap, yakni memiliki kebutuhan lahan seluas kurang lebih 325 Ha, kemudian dimensi landas pacu 3.000 x 45 meter, serta critical Aircraft B777-300, terminal VVIP 20.000 m2.