PIKIRAN RAKYAT – Usai membatalkan pemberangkatan calon jemaah Haji tahun ini, santer terdengar kabar wacana pemerintah terkait pengalihan dana Haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa dirinya tidak setuju jika dana Haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan Haji.
Wacana ini kembali bergulir setelah Kementerian Agama secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah Haji pada 1442 H/2021 M.
Kebijakan ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan Haji dari Indonesia di masa pandemi hingga mengecewakan banyak pihak, terutama calon jemaah Haji.
Baca Juga: Media Penyiaran Lakukan Pelanggaran, KPI Siapkan Sanksi Administratif hingga Denda Miliaran
Keputusan tersebut membuat daftar tunggu calon jemaah Haji menjadi lebih lama dengan jumlah waiting list yang lebih panjang.
Hingga hari ini, Senin, 7 Juni 2021, waiting list keberangkatan jemaah Haji sudah mencapai 5.017.000 orang. Sementara itu, dana calon jemaah Haji yang terkumpul mencapai Rp150 Triliun.
Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana Haji sebagai pemenuh keperluan lain di luar Haji.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 8 Juni 2021: Aries, Taurus, dan Gemini, Jangan Cari Keributan di Kantor
“Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana Haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Syarief Hasan yang dikutip Pikiran-Rakyat.com MPR, Senin, 7 Juni 2021.