/photo/2021/02/02/3876536693.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Partai Demokrat menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bahwa banyak pengalihan tanah ke negara asing paling banyak terjadi di era SBY.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan mengingatkan agar Mahfud MD tidak membuat pernyataan yang tidak berdasarkan fakta.
"Prof Mahfud MD untuk tidak membuat pernyataan ngawur dan tidak berdasar fakta," kata Irwan dalam keterangannya, Selasa, 8 Junin 2021.
Irwan menyebutkan, Mahfud bahkan tidak bisa membedakan antara Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Usaha (HGU).
Baca Juga: 100 Desa Jawa Barat Disiapkan Ikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia
"HPH itu ijinnya di kawasan hutan. Jadi, bukan penguasaan atas tanah di Areal Penggunaan Lain, tetapi hanya hak untuk mengusahakan hutan atau memanfaatkan potensi kayu di dalam kawasan hutan," kata dia.
Irwan menyampaikan, HPH itu ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam atau yang juga disebut IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam).
"Tanahnya tidak menjadi hak pemegang ijin. Jadi, sangat jelas bedanya," ujar dia.
Dia meminta sebaiknya Mahfud MD berhenti menyalahkan pemerintah sebelumnya, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).